Ketua Harian dan Sekretaris MTQ Papua Tengah Disorot, Dugaan Penyimpangan Anggaran Puluhan Miliar Mengemuka

Tribun Nusantara

, 03 Juni 2026

Ketua Harian dan Sekretaris MTQ Papua Tengah Disorot, Dugaan Penyimpangan Anggaran Puluhan Miliar Mengemuka

Mimika, Tribunnusantara-web.id Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Papua Tengah Tahun 2024 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan transparansi penggunaan dana kegiatan keagamaan berskala besar tersebut yang disebut-sebut melibatkan anggaran puluhan miliar rupiah dari berbagai sumber pendanaan.04/06/2026

Sorotan mengarah kepada jajaran panitia harian termasuk Ketua Harian Dwi Cholifah dan Sekretaris Panitia, Abdul Syakur, yang disebut-sebut mengetahui proses penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. Namun hingga kini, dokumen pertanggungjawaban tersebut belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Sejumlah sumber yang mengaku mengetahui proses administrasi kegiatan menyebut terdapat berbagai kejanggalan dalam penyusunan LPJ. Dugaan tersebut mulai berkembang seiring munculnya pertanyaan publik mengenai rincian penggunaan anggaran yang dinilai belum dijelaskan secara transparan.

"Yang terlihat oleh masyarakat hanyalah pelaksanaan acara yang megah. Namun publik berhak mengetahui secara rinci bagaimana penggunaan seluruh dana yang masuk dan dibelanjakan," ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Selain persoalan LPJ, muncul pula spekulasi mengenai adanya dugaan pembagian proyek dan kepentingan tertentu yang berkembang setelah pelaksanaan MTQ. Isu tersebut semakin menguat setelah terjadinya sejumlah perubahan dan pergeseran posisi strategis di lingkungan pemerintahan pasca kegiatan berlangsung.

MTQ XXX Papua Tengah diketahui mendapat dukungan pendanaan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, lembaga perbankan, BUMN, organisasi keagamaan, serta para donatur. Besarnya dukungan dana tersebut membuat tuntutan transparansi publik semakin menguat.

Di tengah berkembangnya berbagai dugaan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan maupun informasi yang beredar. Sejumlah tokoh masyarakat menilai penanganan perkara yang menyangkut anggaran besar harus dilakukan secara terbuka dan profesional guna menghindari spekulasi liar di tengah publik.

"Jika memang tidak ada penyimpangan, maka buka seluruh dokumen pertanggungjawaban kepada publik. Transparansi adalah cara terbaik menjawab kecurigaan masyarakat," kata seorang tokoh masyarakat Mimika.

Desakan juga mulai mengarah kepada aparat penegak hukum tingkat pusat agar melakukan supervisi apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran MTQ tersebut.

Sejumlah kalangan menilai persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi contoh integritas dan akuntabilitas.

Hingga berita ini diterbitkan, Abdul Syakur maupun Ketua Harian Panitia MTQ XXX Papua Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang berkembang. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Editor: Bruce Elang