KKS Mimika Dukung Langkah Kadisdik Benahi Tata Kelola BOS
Mimika, TribunNusantara.web.id | Kerukunan Keluarga Sather (KKS) Kabupaten Mimika menyatakan apresiasi atas langkah Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, yang melakukan pembenahan tata kelola keuangan di lingkungan dinas yang dipimpinnya.
Dukungan itu disampaikan tokoh masyarakat KKS Mimika, Bilklovin Erubun, Jumat, 11 April 2026. Ia menilai upaya pembenahan tersebut menjadi sinyal penting dalam memperkuat integritas sistem pendidikan di daerah.
Menurut Erubun, integritas tidak cukup diajarkan kepada peserta didik sebagai materi pembelajaran. Nilai tersebut, kata dia, harus tercermin dalam tata kelola dan praktik administrasi pendidikan.
“Pendidikan antikorupsi bukan semata soal membentuk karakter murid, tapi juga memastikan sistemnya bersih dan tidak memberi ruang pada praktik curang,” ujarnya.
Pernyataan itu merujuk pada temuan dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah di Mimika. Dugaan tersebut mencuat setelah Antonius melakukan inspeksi mendadak dalam beberapa hari terakhir.
Dalam sidak itu, beredar informasi adanya pemotongan dana BOS dengan kisaran 10 hingga 15 persen. Jika dugaan tersebut terbukti, Erubun menilai praktik itu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas pendidikan.
“Apalagi modus penyelewengan beragam—mulai dari pemotongan atau pemangkasan dana BOS di sejumlah sekolah. Jika itu benar, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran konstitusional karena berpotensi melanggar hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan,” katanya.
Erubun menyebut, KKS Mimika mendukung penuh langkah tegas yang diambil kepala dinas, meskipun yang bersangkutan baru dilantik beberapa waktu lalu. Ia menilai keberanian melakukan inspeksi dan membuka ruang evaluasi internal menunjukkan komitmen terhadap perbaikan sistem.
Menurut dia, pembenahan tata kelola keuangan pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan mutu layanan. Tanpa sistem yang transparan dan akuntabel, program pendidikan berisiko tidak tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil akhir inspeksi maupun langkah tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Mimika terkait dugaan pemotongan dana tersebut.
Di tengah sorotan terhadap pengelolaan dana pendidikan secara nasional, langkah inspeksi mendadak ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan baru di Dinas Pendidikan Mimika—apakah pembenahan berhenti pada temuan, atau berlanjut pada penegakan akuntabilitas.








































Komentar via Facebook