KNPB Sorong Raya & Maybrat Serukan Aksi Damai: Papua Zona Daurat Militer dan Krisis Kemanusiaan

Tribun Nusantara

, 16 Agustus 2026

Tribun-nusantara.web.id. SORONG  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sorong Raya bersama KNPB Wilayah Maybrat menyerukan Aksi Damai Nasional dengan tema "Papua: Zona Daurat Militer dan Krisis Kemanusiaan". Seruan ini disampaikan di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (14/8/2026), dan dijadwalkan digelar pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan titik kumpul di Lampu Merah Elin, Kota Sorong.

Latar Belakang & Pernyataan Sikap

Dalam pernyataan sikapnya yang juga menyoroti peringatan Persetujuan New York, KNPB mencatat peristiwa terbaru: pada Jumat, 14 Agustus 2026, di Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, dilaporkan tiga warga sipil tertembak oleh aparat militer. Peristiwa ini menjadi salah satu dasar disuarakannya kekhawatiran atas situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut

Tiga Tuntutan Utama

Melalui aksi damai ini, KNPB menyampaikan tiga tuntutan secara tegas:

1. Mendesak Sekretaris Jenderal PBB mencabut Resolusi PBB No. 1752 yang mengesahkan Persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962.

2. Menolak Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

3. Menuntut pengakuan Hak Penentuan Nasib Sendiri melalui Referendum bagi rakyat Papua Barat.

Aturan dan Etika Aksi Damai

Demi menjaga keamanan, ketertiban, dan marwah aksi, panitia menetapkan sejumlah aturan yang wajib dipatuhi peserta:

- Dilarang mengonsumsi minuman beralkohol selama aksi berlangsung.

-  Dilarang membawa senjata tajam, kecuali atribut adat seperti koteka, panah, dan sejenisnya.

- Dilarang melakukan konvoi kendaraan serta membawa atribut Bendera Bintang Kejora.

- Wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan nama baik bersama.

Setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut dinyatakan di luar tanggung jawab panitia dan akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Ajakan kepada Seluruh Elemen Masyarakat

KNPB mengajak seluruh elemen masyarakat — Tokoh Agama, pemuda, masyarakat adat, tokoh perempuan, abang ojek, nelayan, dan segenap rakyat yang peduli pada isu kemanusiaan di wilayah Sorong Raya — untuk turut serta dalam aksi damai ini.

"Aksi ini adalah aksi damai, bermartabat, dan atas nama kemanusiaan," demikian tertulis dalam penutup pernyataan tersebut.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Pengurus Wilayah KNPB Sorong Raya, Ketua Kelarce Fees. Sumber informasi: Humas KNPB Wilayah Sorong Raya. 

Penyampaian berita: Jeri P. Degei.