Kodim 1503/Tual Kawal Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih, Prabowo: Jangan Lagi Desa Jadi Penonton Ekonomi”
“Kodim 1503/Tual Kawal Peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih, Prabowo: Jangan Lagi Desa Jadi Penonton Ekonomi”
TUAL Tribunnusantara-web.id — Kodim 1503/Tual bersama unsur Forkopimda turut mengawal peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diresmikan secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).
Program nasional tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah kerja Kodim 1503/Tual yang mencakup Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Hadir dalam kegiatan itu Dandim 1503/Tual Letkol Inf Andi Agussalim bersama unsur Forkopimda, para kepala desa, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi tidak boleh lagi hanya menjadi papan nama tanpa kekuatan ekonomi nyata. Menurutnya, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, bukan sekadar penonton di tengah derasnya arus pembangunan nasional.
“Koperasi harus menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat. Desa tidak boleh terus tertinggal dan hanya menjadi pasar bagi kepentingan luar,” tegas Presiden dalam sambungan virtual.
Pernyataan itu menjadi pesan keras bahwa pemerintah ingin mendorong lahirnya koperasi yang benar-benar hidup, produktif, dan mampu memutus ketergantungan ekonomi masyarakat desa.
Dandim 1503/Tual Letkol Inf Andi Agussalim menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menilai Koperasi Merah Putih harus menjadi wadah nyata pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar program seremonial yang ramai di awal lalu mati tanpa arah.
“Koperasi yang dibentuk harus kuat, profesional, dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat hingga ke akar rumput,” ujarnya.
Peresmian 1.061 KDKMP ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah untuk membangun ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Di wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, kehadiran koperasi diharapkan mampu membuka ruang usaha baru, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Program ini juga menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan: apakah koperasi benar-benar akan menjadi alat kebangkitan ekonomi rakyat, atau kembali berakhir sebagai proyek administratif yang kehilangan arah setelah seremoni selesai.
"Pemburu Korup"








































Komentar via Facebook