KOMAM Paniai Desak Penarikan Pasukan Marinir dari Papua Tengah

Tribun Nusantara

, 31 Oktober 2025

Paniai, TribunNusantara.web.id |  Koalisi Masyarakat Anti Militerisme (KOMAM) Paniai menyatakan kondisi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Paniai, kini berada dalam situasi darurat militer. Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers resmi pada Selasa (28/10/2025), menanggapi insiden pendudukan aparat bersenjata di wilayah Distrik Ekadide.

Menurut Jhemzz Nawipa, juru bicara KOMAM Paniai, sekitar pukul 03.00 WIT dini hari, ratusan personel Marinir Angkatan Laut (AL) berseragam loreng dan bersenjata lengkap melakukan penggerebekan dan mengambil alih sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas, kantor distrik, serta pemukiman warga.

“Tindakan sepihak ini mengejutkan warga sipil dan menimbulkan ketakutan luas. Mereka menduduki fasilitas publik tanpa dasar dan membuat aktivitas masyarakat lumpuh total,” ujar Jhemzz Nawipa dalam keterangannya.

Ia menambahkan, aksi serupa sebenarnya sudah terjadi sejak Agustus 2025, ketika pasukan Rajawali melakukan pendudukan di dusun-dusun, bukit, rawa, hingga ruang publik lainnya. Fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan gereja bahkan disebut digunakan sebagai tempat tinggal oleh aparat militer.

“Situasi ini membuat tenaga kesehatan dan guru meninggalkan tempat tugas karena takut. Akibatnya, pelayanan publik berhenti total,” tambah Nawipa.

Selain itu, KOMAM menyoroti tindakan intimidasi terhadap tokoh masyarakat, pegawai negeri sipil (PNS), dan perangkat kampung yang dinilai kritis terhadap kondisi kemanusiaan di Paniai.

“Mereka yang bersuara justru diteror dan diintimidasi. Wajah aparat negara di Paniai seolah menjadi simbol perpanjangan penderitaan rakyat, memelihara kemiskinan dan membungkam kebenaran,” tegas Nawipa.

Tuntutan KOMAM Paniai

Melalui siaran pers ini, KOMAM Paniai menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah pusat, antara lain:

1. Segera menarik satuan Pasukan Marinir Angkatan Laut (AL) dari Distrik Ekadide, Paniai.
2. Menarik Pasukan Rajawali dari wilayah Agadide, Paniai.
3. Menolak keras pengiriman militer organik maupun nonorganik ke wilayah Paniai dan Papua.
4. Menolak pembangunan pos-pos militer di Ekadide, Agadide, dan seluruh pelosok Paniai.
5. Mengutuk tindakan teror dan intimidasi verbal maupun nonverbal terhadap warga Paniai dan Papua.
6. Menolak penggunaan fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan gereja oleh TNI/Polri.
7. Mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menarik seluruh pasukan TNI–Polri dari Papua.
8. Menuntut negara segera menghentikan pengiriman pasukan tambahan ke Paniai dan wilayah Papua lainnya.

“Selama operasi militer dilakukan tanpa penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, yang terjadi hanyalah penderitaan panjang bagi rakyat Papua,” tutup Nawipa.
 

Penulis: Jeri P. Degei