Komisi II DPRD Malra Soroti Distribusi Minyak Tanah: Denny Ubro Desak Evaluasi Agen dan Pangkalan di Bawah Pengawasan Pertamina Tual

Tribun Nusantara

, 30 Oktober 2025

Tual, TribunNusantara.web.id — Persoalan kelangkaan minyak tanah dan dugaan penimbunan yang marak menjelang Natal dan Tahun Baru kembali mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kunjungan kerja ke Pertamina Tual, Kamis (30/10/2025), anggota Komisi II, Denny Ubro, menegaskan pentingnya transparansi dan penataan ulang sistem distribusi BBM dan minyak tanah di wilayah Maluku Tenggara.

Dalam forum dialog yang dihadiri oleh jajaran Pertamina Tual dan perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ubro menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan tanggapan atas keluhan masyarakat yang semakin meluas terkait kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah di lapangan.

“Kedatangan kami bukan sekadar formalitas, tapi karena banyak masukan dari masyarakat. Kami punya tanggung jawab untuk bersuara. Kalau DPRD diam, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada kami,” tegas Ubro.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diterima, terdapat enam agen utama penyalur minyak tanah di wilayah Maluku Tenggara. Namun, dari enam agen tersebut, sebagian besar pangkalan yang terdaftar di bawahnya tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

“Ada pangkalan yang hanya ada di atas kertas, tapi lokasinya tidak jelas. Ini yang akan kami telusuri satu per satu bersama dinas teknis. Karena seharusnya, pangkalan berfungsi mempermudah akses masyarakat, terutama yang berada di pulau-pulau,” ujarnya.

Denny juga menyoroti adanya ketidaksesuaian data pada beberapa instansi terkait, termasuk keterlibatan sejumlah pihak swasta dalam distribusi bahan bakar industri dan proyek tertentu. Ia mempertanyakan mekanisme pendistribusian minyak industri oleh pihak seperti KB SAR dan PT PSN, terutama soal lokasi pengambilan pasokan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau bahan bakarnya diambil dari Tual, maka harus jelas izin dan lokasi penyimpanannya. Jangan sampai proyek besar ambil pasokan dari daerah kita, tapi tidak memberi dampak apa pun bagi PAD Maluku Tenggara,” tegasnya.

Selain itu, Denny juga menyoroti masalah distribusi di daerah-daerah terpencil seperti Pulau Telayang, yang menurut laporan masyarakat kerap kehabisan stok minyak tanah sejak siang hari.

“Baru jam tiga sore sudah habis. Ini kan tidak wajar. Kami harap Pertamina bisa menelusuri dan memastikan distribusi di lapangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan segera melakukan evaluasi lapangan (on the spot) untuk memverifikasi keberadaan pangkalan dan memastikan distribusi berjalan adil. Denny juga meminta agar setiap hasil pertemuan ini dapat dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang sedang diambil oleh pemerintah dan DPRD.

“Tolong tulis yang baik-baik, tapi tulis juga yang benar. Supaya masyarakat tahu bahwa apa yang mereka sampaikan sudah kami tindak lanjuti. DPRD tidak boleh diam ketika rakyatnya kesulitan,” tutup Denny.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Maluku Tenggara ini merupakan bagian dari upaya pengawasan intensif terhadap rantai distribusi energi di wilayah kepulauan, khususnya menjelang masa peningkatan konsumsi pada akhir tahun. Setelah dialog bersama Pertamina Tual, tim DPRD dijadwalkan meninjau langsung sejumlah agen dan pangkalan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar bagi masyarakat.