Komisi II DPRD MBD Blusukan ke Pasar Tiakur, Pedagang Keluhkan Sepinya Pembeli dan Biaya Sewa Tinggi
Tiakur, TribunNusantara.web.id | Di tengah derasnya kritik publik terhadap kebijakan DPR RI yang menaikkan tunjangan hingga Rp3 juta per hari, anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) justru memilih langkah berbeda.
Melalui Komisi II yang diketuai Remon Amtu, para wakil rakyat ini turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Salah satu titik yang dikunjungi adalah Pasar Rakyat Tiakur, pusat aktivitas ekonomi warga. Dalam kunjungan tersebut, hadir pula anggota Komisi II lainnya, antara lain Ita Yermias dari PKB dan Antonius Lowatu dari PAN.
Kehadiran mereka mendapat sambutan hangat dari para pedagang, khususnya ibu-ibu yang sehari-hari menggantungkan hidup di pasar.
Berbagai keluhan mencuat, mulai dari lemahnya daya beli masyarakat, peredaran uang yang minim, hingga praktik monopoli pasar yang dinilai merugikan pedagang lokal.
“Jualan kami banyak yang tidak laku karena pasar sepi pembeli. Akhirnya kami kesulitan membayar kredit ke bank,” ungkap Penina Maudai, salah satu pedagang.
Penina juga menyoroti mahalnya biaya sewa kios. Dengan ukuran yang kecil, biaya sewa mencapai Rp1 juta per tahun.
“Terlalu berat bagi kami. Kami berharap wakil rakyat bisa memperjuangkan agar biaya ini diturunkan,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD MBD, Remon Amtu, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi pedagang dengan mengundang instansi terkait.
“Kami akan gelar rapat dengar pendapat agar masalah ini bisa dicari solusinya bersama,” ujarnya.
Blusukan ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD MBD mencoba hadir lebih dekat dengan rakyat, sekaligus menjawab keresahan masyarakat kecil di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah.
Writter : Ever/MBD








































Komentar via Facebook