Kontraktor Tinggalkan Tender, Pemda Mimika Dihujani Kritik: “Jangan Sibuk Beretorika, Kontraktor Sudah Menjerit

Tribun Nusantara

, 03 Juni 2026

Kontraktor Tinggalkan Tender, Pemda Mimika Dihujani Kritik: “Jangan Sibuk Beretorika, Kontraktor Sudah Menjerit”

MIMIKA Tribunnusantara-web.id — Mandeknya proses tender proyek fisik tahun 2026 kini berubah menjadi sorotan keras terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika. Di tengah lonjakan harga material dan jasa konstruksi yang disebut mencapai 22 persen, pemerintah dinilai gagal menghadirkan kebijakan penyelamat bagi dunia konstruksi.

Akibatnya, banyak kontraktor memilih menjauh dari tender pemerintah. Bukan karena tidak mampu bekerja, melainkan karena khawatir proyek yang dikerjakan justru menjadi jalan menuju kerugian dan kebangkrutan.03/06/2026

RP menilai pemerintah terlalu lama berdiam diri dan terkesan tidak memahami tekanan yang sedang dihadapi pelaku jasa konstruksi.

   “Kontraktor bukan takut kerja. Mereka takut bangkrut. Harga material melonjak, biaya operasional naik, sementara pemerintah belum menunjukkan solusi yang jelas. Jangan cuma banyak bicara seolah semuanya baik-baik saja,” tegas RP.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk bertindak tanpa harus menunggu perubahan besar pada APBD 2026. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan volume pekerjaan terlebih dahulu, kemudian mengakomodasi kekurangannya melalui APBD Perubahan.

Namun hingga kini, kata RP, langkah konkret tersebut belum terlihat, sementara waktu terus berjalan dan pembangunan daerah terancam tersendat.

  “Kalau pemerintah serius, persoalan ini bisa diselesaikan. Jangan sampai proyek mandek hanya karena tidak ada keberanian mengambil keputusan,” ujarnya.

Yang lebih mengkhawatirkan, lanjut RP, keengganan kontraktor mengikuti tender tidak hanya dipicu kenaikan harga satuan, tetapi juga oleh persoalan pembayaran pekerjaan tahun 2025 yang disebut masih menyisakan tunggakan.

Kondisi itu membuat kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah semakin menurun.

   “Bagaimana kontraktor mau masuk tender baru kalau pekerjaan lama saja belum dibayar tuntas? Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan,” katanya.

Memasuki bulan keenam tahun anggaran, sejumlah paket pekerjaan disebut belum bergerak maksimal. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai rendahnya serapan anggaran di tengah besarnya kebutuhan pembangunan daerah.

Di tengah kondisi itu, muncul pula kecurigaan masyarakat terkait dana daerah yang belum terserap secara optimal.

   “Masyarakat mulai bertanya-tanya. Jika proyek tidak berjalan sementara anggaran masih tersimpan, wajar kalau muncul berbagai spekulasi. Pemerintah harus terbuka dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya,” ujar RP.

Ia mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya mengancam target pembangunan fisik, tetapi juga berpotensi melumpuhkan perputaran ekonomi daerah. Ribuan tenaga kerja yang bergantung pada sektor konstruksi dapat terdampak, sementara kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD semakin terkikis.

   “Pembangunan tidak bisa berjalan hanya dengan pidato dan rapat. Yang dibutuhkan kontraktor hari ini adalah kepastian, keberanian mengambil kebijakan, dan solusi nyata. Jika pemerintah terus lamban, maka yang terancam bukan hanya proyek, tetapi kredibilitas pemerintah itu sendiri,” pungkasnya.

Editor: Bruce Elang