Kopdes Nawaripi Bidik Rantai Pasok MBG Wania, Gandeng Investor dan Buka Peluang bagi UMKM Lokal

Tribun Nusantara

, 03 September 2026

Kopdes Nawaripi Bidik Rantai Pasok MBG Wania, Gandeng Investor dan Buka Peluang bagi UMKM Lokal

TIMIKA Tribunnusantara-web.id — Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Kampung Nawaripi mulai mengambil langkah konkret untuk masuk dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

Langkah tersebut diawali dengan pertemuan antara manajemen Kopdes Merah Putih Nawaripi dengan sejumlah pengelola dapur MBG/SPPG di wilayah Wania yang berlangsung di Sekretariat Kopdes Nawaripi, Kamis (3/9/2026).

Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, yang mewakili Kopdes Merah Putih Nawaripi, mengatakan pertemuan tersebut merupakan langkah awal untuk membangun kemitraan dalam pengadaan kebutuhan bahan makanan bagi dapur MBG.

Menurut Norman, Kopdes ingin mengambil peran dalam menyediakan berbagai komoditas pangan, seperti sayur-mayur, ikan, daging ayam hingga makanan lokal, sehingga potensi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di daerah dapat ikut bergerak.

“Kami tidak menunggu dana, tetapi berkolaborasi dan bekerja sama dengan pengusaha untuk mengembangkan Kopdes ini. Pengusaha bertindak sebagai investor dalam pengadaan sayur, ikan dan daging. Jika ada keuntungan, bisa dibagi dengan Kopdes,” ujar Norman.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Kopdes di Kabupaten Mimika belum memperoleh dana dari pemerintah pusat. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi Kopdes Nawaripi untuk berhenti bergerak.

Kopdes memilih membangun pola kerja sama dengan pihak ketiga atau investor sebagai salah satu strategi untuk membuka peluang usaha sekaligus membangun kemandirian koperasi.

Norman menambahkan, pihaknya akan mengajukan penawaran harga kepada pengelola dapur MBG untuk selanjutnya dibahas bersama. Menurutnya, pertemuan perdana tersebut bukan hanya untuk memperkenalkan Kopdes, tetapi juga membangun komunikasi awal mengenai komoditas apa saja yang dapat dipasok.

“Kami melihat Nawaripi memiliki cukup banyak sekolah yang setiap hari menerima layanan MBG. Karena itu, kami menawarkan apa yang bisa Kopdes ambil, apakah dua atau tiga jenis paket seperti sayur, ikan, daging ayam atau buah,” jelasnya.

SPPG: Kemitraan dengan Kopdes Dibutuhkan

Menanggapi tawaran tersebut, Anggi Purba, dari SPPG Samping RSUD Mimika, menyambut baik inisiatif Kopdes Nawaripi yang telah mengajukan surat dan membuka ruang kerja sama dengan pengelola dapur MBG.

Menurut Anggi, keberadaan pihak ketiga yang mampu memasok bahan makanan secara konsisten sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional dapur MBG.

Namun, ia menegaskan bahwa bahan makanan yang dipasok harus mengikuti ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

Untuk komoditas ikan, misalnya, Anggi menjelaskan bahwa jenis ikan yang digunakan diarahkan pada ikan darat, seperti lele, nila dan mujair. Ikan tersebut juga harus dalam kondisi filet tanpa tulang untuk memenuhi aspek keamanan dan kebutuhan pengolahan makanan.

Seluruh bahan makanan yang masuk, lanjutnya, tetap akan melalui proses pemeriksaan oleh bagian gizi bersama SPPG untuk memastikan kelayakan dan kualitasnya.

“Untuk semua produk makanan, harus diseleksi oleh bagian gizi bersama SPPG, apakah layak atau tidak,” katanya.

Terkait mekanisme pembayaran, Anggi menyebutkan pembayaran dapat dilakukan secara harian maupun mingguan, tergantung pada mekanisme pengajuan dan kesepakatan kerja sama yang nantinya dibangun bersama Kopdes.

Pengelola Dapur Minta Kerja Sama Diikat Kontrak

Sementara itu, pemilik Dapur MBG Samping Dolog, Riky, menilai tawaran Kopdes Nawaripi merupakan pola kerja sama yang selama ini memang dibutuhkan oleh pengelola dapur.

Ia mengakui salah satu tantangan yang dihadapi pengelola dapur MBG adalah keterbatasan pasokan bahan baku makanan.

“Kami bersyukur ada Kopdes yang jemput bola dan mengundang pengelola dapur MBG untuk membicarakan persoalan ini,” ujar Riky.

Namun, menurutnya, kerja sama tersebut harus dibangun secara profesional dan dituangkan dalam kontrak yang jelas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi.

Riky mencontohkan, apabila sayuran yang dikirim tidak memenuhi standar, harus ada mekanisme penggantian. Begitu pula dengan buah-buahan yang tidak layak atau bahan pangan lainnya.

“Kalau ada sayur yang tidak layak, apakah Kopdes bersedia mengganti? Itu harus jelas dalam kontrak. Begitu juga buah jangan sampai busuk. Semua harus dibicarakan dari awal,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap bahan pangan harus melalui proses seleksi sebelum masuk ke dapur. Bahan yang tidak memenuhi standar harus segera diganti agar tidak mengganggu proses penyediaan makanan.

Pertemuan Berikutnya Libatkan OPD Teknis

Pertemuan perdana tersebut rencananya akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya yang melibatkan mitra usaha serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta unsur terkait lainnya.

Sementara itu, SPPG lainnya, Kahar, menilai kemitraan tidak seharusnya hanya melibatkan Kopdes. Pelaku UMKM lokal di Kabupaten Mimika juga dinilai perlu diberikan ruang untuk ikut masuk dalam ekosistem usaha MBG.

Menurut Kahar, keterlibatan Kopdes dan UMKM secara bersama-sama dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah apabila dikelola dengan baik.

“Sesungguhnya UMKM juga perlu dilibatkan supaya semua bisa menikmati peluang usaha ini. Kekuatan daerah harus dibangun bersama antara Kopdes dan UMKM,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun pengadaan bahan makanan memiliki standar dan ketentuan yang harus dipenuhi, persoalan tersebut dapat diminimalkan apabila seluruh pihak sejak awal berkomitmen menjaga kualitas.

Pertemuan Kopdes Nawaripi dengan pengelola dapur MBG ini menjadi langkah awal untuk membuka ruang kemitraan baru. Bukan sekadar memasok bahan makanan, tetapi juga menguji sejauh mana Kopdes, investor, UMKM dan pemerintah daerah mampu membangun rantai ekonomi lokal dari program MBG.

Editor: Bruce Elang