KPK Tangkap Wali Kota Madiun dalam OTT: Jejak Fee Proyek dan Dana CSR di Balik Kekuasaan

Tribun Nusantara

, 19 Januari 2026

Jakarta, TribunNusantara.web.id | Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengguncang panggung kekuasaan daerah. Senin, 19 Januari 2026, lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 15 orang diamankan, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi, figur kuat yang baru saja memenangkan Pilkada 2024.

Informasi penangkapan itu dibenarkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi media. Ia menyebut operasi tersebut masih berada pada tahap penyelidikan tertutup.

“Benar, hari ini Senin (19/1/2026) tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sekitar 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi.

Dari jumlah tersebut, sembilan orang langsung diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya adalah Maidi, kepala daerah yang sebelumnya dikenal sebagai birokrat tulen.

Dalam operasi senyap itu, penyidik KPK menyita uang tunai bernilai ratusan juta rupiah. Dugaan awal, praktik rasuah ini berkaitan dengan pengaturan fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

OTT ini sontak menjadi sorotan nasional, mengingat Maidi baru saja memenangkan kontestasi politik dengan dukungan koalisi gemuk 11 partai politik, mulai dari PSI, NasDem, Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, hingga PPP.

Dari Kelas Geografi ke Pusat Kekuasaan

Nama Maidi bukan sosok asing di birokrasi Madiun. Kariernya dimulai dari ruang kelas. Ia tercatat sebagai guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun sejak 1989, kemudian dipercaya menjadi Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun.

Langkahnya berlanjut ke jalur struktural pemerintahan. Ia pernah menjabat Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Puncaknya, pada 2009, Maidi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun, posisi strategis yang mengukuhkan pengaruhnya di pemerintahan.

Setelah hampir satu dekade berkarier sebagai birokrat, Maidi terjun ke politik praktis. Pada Pilkada 2018, ia menang berpasangan dengan Inda Raya. Lima tahun kemudian, ia kembali maju dalam Pilkada serentak 2024, kali ini menggandeng pengusaha muda Bagus Panuntun.

Pasangan Maidi–Panuntun keluar sebagai pemenang dengan 65.583 suara atau 56 persen, mengungguli Bonie Laksmana–Bagus Rizki yang meraih 39,2 persen suara, serta Inda Raya–Aldi dengan 4,7 persen suara.

Ironisnya, salah satu lawan politiknya pada Pilkada 2024 adalah Inda Raya, mantan wakilnya sendiri pada periode pertama.

Ujian Integritas Kekuasaan Daerah

OTT KPK ini kembali membuka pertanyaan lama tentang kerentanan kekuasaan lokal terhadap praktik korupsi, terutama pada sektor proyek dan dana CSR yang kerap luput dari pengawasan publik.

KPK memastikan akan menyampaikan konstruksi perkara secara utuh setelah pemeriksaan awal rampung. Publik kini menanti: apakah kasus ini sekadar penyimpangan oknum, atau potret lain dari politik biaya tinggi yang terus menghantui demokrasi lokal.