KPPN Tual Bongkar Fakta APBN di Tengah Banjir Isu: “Negara Tidak Bangkrut, Data Bicara Jelas”

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

KPPN Tual Bongkar Fakta APBN di Tengah Banjir Isu: “Negara Tidak Bangkrut, Data Bicara Jelas”

Tual, Tribunnusantara-web.id Kepala KPPN Tual menggelar Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” di Aula Kantor KPPN Tual, Selasa (12/5/2026), dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, DPRD, hingga instansi vertikal.                                             

Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi berubah menjadi panggung pembongkaran fakta di tengah derasnya isu liar soal kondisi keuangan negara dan ekonomi nasional.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Charlos Viali Rahantoknam, Stepanus Layanan, Ketua Pengadilan Negeri Tual, Andi Agussalim, perwakilan Polres Malra, Kepala KPPN Tual Muslim, Kepala KPPBC Tual Wahyu Lafrias, Kepala KP2KP Faishal Syahbana Fandi Saputra, serta moderator Herbert Siringo Ringo.

Dalam paparannya, Kepala KPPN Tual, Muslim, secara terbuka menepis berbagai narasi menyesatkan yang beredar di media sosial terkait kondisi APBN 2026. Ia menyebut isu bahwa “APBN hanya sanggup bertahan dua minggu” sebagai informasi yang tidak sesuai fakta.

“Banyak isu berkembang seolah APBN kita kritis. Faktanya tidak seperti itu. Belanja negara justru meningkat tujuh koma tiga persen dibanding tahun lalu,” tegas Muslim di hadapan peserta forum.

Ia menjelaskan, total belanja negara tahun 2026 mencapai Rp3.842 triliun dengan desain fiskal ekspansif dan terukur. Meski pemerintah menerapkan efisiensi, hal itu bukan berarti negara kekurangan uang, melainkan bagian dari strategi penguatan prioritas nasional.

“Belanja meningkat, tetapi diarahkan lebih fokus. Jadi jangan dipelintir seolah negara kolaps,” sindirnya tajam.

Muslim menegaskan bahwa APBN saat ini diarahkan untuk menopang agenda prioritas Presiden, mulai dari ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, hingga hilirisasi industri dan investasi nasional.

Ia juga mengungkap bahwa sebagian besar dana pembangunan daerah kini bergerak langsung melalui kementerian dan program pusat, bukan semata-mata lewat APBD daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif membangun koordinasi dengan kementerian agar tidak hanya menjadi penonton dalam pembagian program nasional.

“Jangan sampai program pusat lewat begitu saja karena daerah tidak jemput bola. Harus tahu kementerian mana yang harus dikejar,” katanya.

Dalam forum itu, Muslim membeberkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 justru mengalami kenaikan menjadi 5,61 persen secara year on year. Konsumsi rumah tangga meningkat, belanja pemerintah tumbuh, dan investasi tetap bergerak.

“Kalau ekonomi dibilang melambat, lalu kenapa konsumsi rumah tangga naik? Data tidak bisa dibohongi,” ujarnya.

Khusus wilayah Maluku, ia menyebut pendapatan dan belanja pemerintah mengalami kenaikan, sementara sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Namun, ia juga menyoroti keras rendahnya kemandirian fiskal daerah di Maluku. Kota Tual disebut hanya memiliki tingkat kemandirian fiskal 1,82 persen, sementara Kabupaten Kepulauan Aru bahkan hampir sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.

“Ini alarm serius. Kalau daerah terus bergantung pada transfer pusat tanpa memperkuat PAD, maka ruang geraknya akan selalu terbatas,” katanya.

Muslim juga menyinggung lambannya realisasi belanja APBD di sejumlah daerah, termasuk Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru yang dinilai masih rendah dibanding total pagu anggaran.

Selain membahas APBN dan APBD, forum tersebut turut mengupas potensi investasi strategis Maluku, mulai dari sektor perikanan, energi, pelabuhan terintegrasi, hingga pengelolaan limbah dan infrastruktur kesehatan. Namun berbagai tantangan masih membelit, mulai dari mahalnya logistik, lemahnya infrastruktur, keterbatasan listrik, rendahnya PAD, hingga masalah SDM.

“Kalau daerah tidak bergerak cepat menyiapkan proyek yang layak investasi, peluang besar hanya akan lewat di depan mata,” tegasnya.

Forum “Kopi Pagi” ini diharapkan menjadi ruang komunikasi rutin lintas sektor agar persoalan daerah tidak hanya berakhir menjadi isu liar di ruang publik, tetapi dibahas secara terbuka berbasis data dan solusi nyata.

(*****)