Krisis BBM Nelayan Hingga Kekeringan El Nino, Komisi II DPRD Maluku Desak Langkah Cepat Pemerintah

Tribun Nusantara

, 22 September 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat di pesisir selatan Pulau Seram. Mulai dari jeritan nelayan yang kesulitan mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, ancaman gagal panen akibat fenomena El Nino, hingga akselerasi pemerataan jaringan listrik pedesaan menjadi catatan merah yang akan dibawa ke tingkat pimpinan dan stakeholder terkait.

Hal ini disampaikan Irawadi usai melaksanakan agenda reses, saat ditemui di ruang kerja Komisi II, Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Senin (21/9/2026).

-Ironi Pesisir Selatan: Nelayan Dipaksa Beli Pertamax atau Melaut ke Tulehu

Catatan paling tajam datang dari sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kecamatan Amahai, Tehoru, dan Teluti. Irawadi mengungkap adanya ketimpangan distribusi energi yang mencekik para nelayan lokal. Di wilayah tersebut, lembaga penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak yang tersedia justru hanya menjual BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Dexlite. Sementara, urat nadi perekonomian nelayan kecil sangat bergantung pada BBM penugasan dan subsidi seperti Pertalite dan Solar.

"Ini menjadi catatan keras bagi kami di Komisi II. Selama ini, berdasarkan komunikasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, para nelayan malah diarahkan untuk mengambil BBM subsidi ke Tulehu (Pulau Ambon). Ini kebijakan yang sangat memberatkan dan tidak masuk akal bagi nelayan kecil," tegas Irawadi

Menyikapi ironi ini, Komisi II DPRD Maluku memanggil PT Pertamina (Persero) dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera mengevaluasi kuota energi di wilayah tersebut.

"Pihak penyalur SPBU Kompak di sana harus menaikkan dan menambah kuota untuk jenis BBM subsidi Pertalite dan Solar. Kami akan kawal ini di komisi agar segera ditindaklanjuti," lanjutnya.

-Ancaman El Nino: Sungai Besar Kering, Tanaman Warga Mati

Selain persoalan BBM, Irawadi juga menyoroti hantaman gelombang panas dan kemarau berkepanjangan akibat fenomena El Nino di hilir Pulau Seram. Dari hasil pantauan langsung di lapangan, dampak kekeringan sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Tanaman jangka panjang maupun jangka pendek milik masyarakat mati massal akibat kehilangan sumber air.

"Bukan hanya tanaman yang mati, sumber air yang selama ini digunakan warga untuk menyiram tanaman semuanya kering. Bahkan sungai-sungai besar di sepanjang pesisir Selatan Pulau Seram yang kami lewati saat menuju lokasi reses, kondisinya kering kerontang. Ini gejala alam yang ekstrem," ungkap Irawadi.

Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Komisi II mendesak pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam dan segera mengantisipasi agar krisis serupa tidak terulang di tahun depan. Pengadaan infrastruktur air bersih, seperti sumur pompa (artesis) di titik-titik rawan, menjadi kebutuhan mendesak yang harus masuk dalam skema penganggaran.

-Menjemput Maluku Terang: Alokasi Rp7 Triliun dan Jaringan Listrik Gratis

Di tengah berbagai rapor merah sektor energi dan pangan, ada kabar baik dari sektor kelistrikan. Provinsi Maluku dan Maluku Utara dipastikan mendapat alokasi anggaran fantastis sebesar Rp7 Triliun hingga tahun 2027 dari PT PLN (Persero) untuk pembangunan jaringan infrastruktur listrik.

Irawadi meminta masyarakat untuk menyambut baik program strategis ini dengan memberikan ruang koordinasi dan kerja sama yang akomodatif, terutama terkait penyediaan lahan untuk pembangunan gardu maupun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) masuk desa.

"Jika dalam pembangunan jaringan ini ada ranting atau pohon masyarakat yang bersentuhan, mari komunikasikan dengan baik. Jangan sampai persoalan tanaman menjadi hambatan yang menggagalkan proyek. Pembangunan terhambat, masyarakat sendiri yang rugi," imbaunya dengan tegas.

Terkait aspirasi desa atau dusun terpencil yang hingga kini masih gelap gulita—termasuk salah satu wilayah RT di Dusun Mahu, Seram Selatan, Desa Tehoru—Irawadi mengaku telah bergerak cepat dengan menyurati pihak PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Masohi agar segera melakukan penarikan jaringan baru.

Komisi II DPRD Maluku juga mensosialisasikan program pemasangan jaringan listrik gratis dengan daya 900 VA bagi keluarga prasejahtera. Program ini langsung disambut antusias oleh warga pesisir selatan.

"Saat ini sudah kurang lebih 20 Kepala Keluarga (KK) yang resmi mendaftar untuk mendapatkan fasilitas listrik gratis 900 VA tersebut. Seluruh masukan dari reses ini, sebagian besar sudah kami sampaikan ke pihak PLN, dan untuk urusan darurat BBM nelayan, minggu ini akan langsung kami bedah di internal Komisi," pungkas Irawadi menutup wawancara.

(H.R)