KRISIS LPG TAK KUNJUNG USAI, WARGA GERAM: JANJI PEMERINTAH DINILAI OMONG KOSONG

Tribun Nusantara

, 01 Mei 2026

KRISIS LPG TAK KUNJUNG USAI, WARGA GERAM: JANJI PEMERINTAH DINILAI OMONG KOSONG

Mimika Tribunnusantara-web.id Kelangkaan gas LPG yang berlarut di wilayah kota kini memicu kemarahan warga. Hampir dua bulan terakhir, masyarakat dipaksa menghadapi antrean panjang, distribusi yang kacau, dan ketidakpastian tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah.01/05/26

Situasi ini menjadi sorotan tajam setelah sebelumnya pemerintah sempat memastikan pasokan akan kembali normal. Namun hingga kini, janji tersebut tak kunjung terealisasi, bahkan kondisi di lapangan dinilai semakin memburuk.

Salah satu warga, Ibu Kori Taime, mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku sudah satu bulan penuh tidak mendapatkan LPG, meski telah berulang kali mendatangi agen di wilayah Nawari hingga SP2.

“Dua minggu lalu katanya distribusi akan normal, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Saya sudah berkali-kali datang ke agen, tetap tidak dapat. Kami capek antre tanpa kepastian,” ujarnya dengan nada kesal.

Kelangkaan ini bukan hanya soal keterlambatan pasokan, tetapi juga memunculkan dugaan adanya penimbunan di tingkat agen. Warga menilai distribusi tidak berjalan secara transparan dan tidak merata, sehingga membuka celah bagi oknum untuk memainkan harga dan pasokan.

Ironisnya, di tengah kelangkaan di pangkalan resmi, LPG justru masih bisa ditemukan di sejumlah tempat dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini semakin menguatkan kecurigaan adanya praktik penyimpangan dalam rantai distribusi.

Hingga saat ini, belum terlihat langkah tegas dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut.               Minimnya pengawasan dan lambannya respons dinilai sebagai penyebab utama krisis terus berlarut tanpa kepastian.

Padahal, LPG merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital bagi masyarakat.          

Kelangkaan yang terus terjadi telah mengganggu aktivitas rumah tangga dan menambah beban ekonomi warga, terutama kalangan menengah ke bawah.

Warga pun mendesak pemerintah untuk tidak lagi sekadar mengeluarkan pernyataan, melainkan segera mengambil tindakan nyata. Inspeksi mendadak ke agen, penertiban distribusi, serta pembukaan akses yang lebih luas dinilai sebagai langkah mendesak yang harus segera dilakukan.

“Jangan sampai gas ditimbun sementara kami susah dapat. Ini kebutuhan sehari-hari, bukan barang mewah,” tegas Kori.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin krisis LPG akan berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.                    

Kepercayaan masyarakat kini dipertaruhkan—dan pemerintah dituntut untuk segera membuktikan keberpihakannya, bukan sekadar memberi janji.

(JF)