KSAD Pertanyakan Sumber Dana Film “Pesta Babi”, Bantah TNI Perintahkan Pembubaran Nobar

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 20 Mei 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

KSAD Pertanyakan Sumber Dana Film “Pesta Babi”, Bantah TNI Perintahkan Pembubaran Nobar

KSAD Pertanyakan Sumber Dana Film “Pesta Babi”, Bantah TNI Perintahkan Pembubaran Nobar

JAKARTA Tribunnusantara-web.id — Maruli Simanjuntak akhirnya buka suara terkait polemik pembubaran pemutaran film Pesta Babi, karya aktivis dan dokumenteris Dhandy Laksono.

Saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5), KSAD mempertanyakan sumber pendanaan film tersebut. Menurutnya, produksi film dengan muatan kritik seperti itu tentu membutuhkan biaya besar.

“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba saja, ya kan?” kata Maruli kepada wartawan.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah dirinya menduga ada pihak tertentu yang mendanai film tersebut, Maruli langsung membantah telah menuduh siapa pun.

“Anda yang bilang mendanai kan? Bukan saya,” jawabnya singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Maruli juga membantah adanya instruksi dari TNI untuk membubarkan kegiatan nonton bareng film Pesta Babi. Ia menegaskan, pembubaran dilakukan atas permintaan pemerintah daerah dengan alasan menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan,” ujarnya.

Maruli turut menyoroti isi film yang menurutnya belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya di Papua. Ia menegaskan kehadiran TNI di wilayah Papua justru banyak membantu masyarakat di daerah terpencil, terutama terkait akses pendidikan dan kebutuhan dasar.

“Mungkin anda belum lihat, masyarakat di sana banyak yang tidak punya air bersih, ada yang tidak sekolah. Justru kehadiran kami hadir di sana banyak membantu mereka. Coba saja komunikasi langsung dengan orang-orang di sana,” ungkapnya.

Menurut KSAD, keputusan pembubaran pemutaran film tersebut juga dipengaruhi kekhawatiran bahwa narasi dalam film dapat memicu polemik sosial karena kebenarannya masih diperdebatkan.

Editor: Bruce Elang