Kwamki Narama Berdarah: 16 Nyawa Melayang, Kepemimpinan Mimika Dipertanyakan Keras

Tribun Nusantara

, 05 Mei 2026

Kwamki Narama Berdarah: 16 Nyawa Melayang, Kepemimpinan Mimika Dipertanyakan Keras

Timika, Tribunnusantara-web.id Konflik berdarah di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah tak kunjung padam. Karna kurang lebih delapan bulan terakhir, sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dalam rangkaian bentrokan antarwarga yang terus berulang tanpa penyelesaian.05/05/2026.

Korban terus berjatuhan—satu perempuan dan belasan laki-laki—sementara upaya damai tak kunjung menunjukkan hasil.       

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: di mana peran dan kehadiran pemerintah daerah ada DPRD Mimika.

Kwamki Narama, yang seharusnya menjadi tolok ukur pembangunan dan stabilitas di Mimika, justru berubah menjadi simbol kegagalan penanganan konflik sosial. Delapan bulan bukan waktu yang singkat. Ketika konflik dibiarkan berlarut, publik berhak menilai bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola pemerintahan.

Kritik keras pun mengarah pada kepemimpinan Bupati Mimika. Ketidakmampuan menghentikan kekerasan yang terus memakan korban dinilai sebagai bentuk kegagalan serius dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan: melindungi rakyat.

Lebih tajam lagi, muncul tudingan adanya pembiaran. Ketika konflik dibiarkan berlangsung tanpa intervensi efektif, persepsi publik tak terelakkan—negara seolah absen, dan masyarakat dibiarkan menghadapi kekerasan sendiri.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas daerah, tetapi juga kepercayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), terhadap pemerintah.

Situasi darurat ini menuntut langkah luar biasa.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah diminta tidak tinggal diam. Gubernur bersama aparat keamanan, termasuk Kapolda, harus segera turun langsung ke Timika untuk mengambil alih kendali penyelesaian konflik.

Tidak ada alasan untuk menunda. Delapan bulan konflik dan 16 korban jiwa adalah alarm keras bahwa pendekatan yang ada telah gagal.

Publik kini menunggu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Sebab setiap keterlambatan berarti membuka peluang jatuhnya korban berikutnya.

Jika pemerintah daerah tidak mampu mengakhiri konflik ini, maka sudah saatnya intervensi lebih tinggi dilakukan.          

Negara tidak boleh kalah oleh konflik warganya sendiri.

"Elang Kei"