Lemasko Diminta Fokus Kawal Dana Hibah Freeport untuk Pemberdayaan Suku Kamoro

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 04 Mei 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Lemasko Diminta Fokus Kawal Dana Hibah Freeport untuk Pemberdayaan Suku Kamoro

Lemasko Diminta Fokus Kawal Dana Hibah Freeport untuk Pemberdayaan Suku Kamoro

Mimika Tribunnusantara-web.id Sejumlah pihak menilai Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) perlu kembali memfokuskan diri pada peran strategisnya dalam mengawal penyaluran dana hibah dari PT Freeport Indonesia melalui Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).04/05/2026

Hal ini disampaikan Valentinus Ulahayanan, (Valent Kei) S.H, MH, yang menegaskan bahwa perhatian utama Lemasko seharusnya diarahkan pada upaya mendorong YPMAK agar lebih maksimal dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi suku Kamoro.

Menurutnya, dana hibah yang bersumber dari PT Freeport Indonesia harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

“Dana tersebut jangan sampai salah sasaran. Harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kamoro,” tegas Valent Kei

Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan merata.            

Bupati Mimika diminta untuk konsisten menjalankan visi dan misi yang telah disampaikan saat masa kampanye, terutama dalam memprioritaskan pembangunan hingga ke kampung-kampung yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan dasar.

Terkait persoalan jalan rusak dan aksi para pendulang, Valent Kei menilai hal tersebut lebih berkaitan dengan aspek keamanan dan penegakan hukum.       Ia menegaskan bahwa jika terdapat unsur pelanggaran pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat kepolisian.

“Kalau ada pelanggaran hukum, tentu akan diproses oleh pihak berwenang. Itu bukan ranah Lemasko,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan fasilitas umum sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.                      

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian peran antar lembaga.

Valenti Kei juga menyebut bahwa aksi para pendulang tidak berasal dari satu kelompok atau suku tertentu, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat dari latar belakang yang beragam.

Di akhir pernyataannya, ia berharap Lemasko tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai representasi masyarakat adat Kamoro.

“Semoga Lemasko tetap berada pada jalur yang benar dan tidak gagal fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya,” pungkasnya.

(GF)