Mabes Polri Beda Fenomena Demo di Tual,Cari Formula Baru Pengamanan Aksi Demo.

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 08 Juni 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Mabes Polri Beda Fenomena Demo di Tual,Cari Formula Baru Pengamanan Aksi Demo.

Mabes Polri Beda Fenomena Demo di Tual,Cari Formula Baru Pengamanan Aksi Demo.

TUAL Tribunnusantara-web.id – Tingginya frekuensi aksi unjuk rasa di Kota Tual menjadi perhatian serius Mabes Polri. Melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri, institusi kepolisian turun langsung ke Polres Tual untuk mengkaji efektivitas penanganan demonstrasi sekaligus merumuskan pola pengamanan yang lebih humanis, profesional, dan mampu menjaga stabilitas keamanan daerah.

Penelitian bertajuk "Peran Polri dalam Penanganan Unjuk Rasa Guna Mewujudkan Kamtibmas" itu digelar di Aula Jananuraga Polres Tual, Senin (8/6/2026), dipimpin Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Saefudin Mohammad, S.I.K., didampingi Wakapolres Tual Kompol Roni Ferdinan Manwan, S.Sos., S.H.

Dalam sambutannya, Wakapolres Tual mengungkap fakta bahwa wilayah hukum Polres Tual termasuk salah satu daerah yang cukup intens menghadapi aksi demonstrasi. Aspirasi warga kerap disuarakan melalui aksi massa yang menyasar kantor pemerintahan maupun Mapolres Tual.

"Sebagian besar aksi dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun penanganan perkara hukum. Situasi ini menuntut personel kepolisian untuk selalu siap, terukur, dan bijak dalam bertindak agar aspirasi masyarakat tetap tersalurkan tanpa memicu gangguan keamanan," ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pengamanan di Tual tidak hanya berkaitan dengan menjaga ketertiban, tetapi juga menyangkut kemampuan aparat mengelola dinamika sosial yang terus berkembang.

Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Saefudin Mohammad menegaskan, penelitian ini merupakan bagian dari upaya Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan demonstrasi yang selama ini diterapkan di lapangan.

Menurutnya, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat merupakan amanat konstitusi yang wajib dihormati. Namun di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum agar tidak terganggu.

"Penelitian ini menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana pelayanan dan pengamanan yang dilakukan Polri telah berjalan efektif. Kami ingin memastikan hak masyarakat terlindungi, tetapi stabilitas kamtibmas juga tetap terjaga," tegas Saefudin.

Penelitian dilakukan menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Sebanyak 251 responden dilibatkan dalam survei awal, terdiri dari 199 personel Polri dan 52 warga masyarakat Kota Tual. Data tersebut kemudian diperdalam melalui wawancara langsung dengan unsur kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh adat, hingga perwakilan kelompok profesi.

Langkah ini dinilai penting mengingat Kota Tual memiliki karakter sosial yang unik, dengan demonstrasi sering muncul sebagai media penyampaian aspirasi publik terhadap berbagai persoalan daerah.

Menariknya, hasil penelitian ini tidak akan berhenti sebagai dokumen akademik semata. Temuan lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi pimpinan Polri sebagai bahan penyusunan model penanganan unjuk rasa yang lebih adaptif, presisi, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kehadiran Puslitbang Polri di Tual sekaligus menjadi sinyal bahwa dinamika aksi massa di daerah tidak lagi dipandang sebatas persoalan keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dikelola secara profesional dan berkeadilan.

Di tengah tingginya intensitas demonstrasi yang kerap mewarnai Kota Tual, penelitian ini diharapkan mampu melahirkan formula baru yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Editor : Bruce Elang