Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Gelar Jumpa Pers, Suarakan Penolakan DOB dan Pencabutan Izin Tambang

Tribun Nusantara

, 20 Mei 2026

Tribun-nusantara.web.id. 

JAKARTA-Semarang, 18 Mei 2026– Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia dari kota studi Semarang dan Salatiga menggelar jumpa pers untuk menyampaikan tuntutan terkait penolakan Daerah Otonomi Baru [DOB], pencabutan izin tambang, dan perlindungan tanah adat di Kabupaten Paniai.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi Jilid 1 pada Juni 2025 dan Jilid 2 pada Januari 2026.

Pada aksi kedua, mahasiswa bersama DPRD Kabupaten Paniai sepakat membentuk Tim Pansus untuk membawa aspirasi ke pemerintah pusat.

Tiga kementerian menjadi sasaran penyampaian aspirasi:

1. Kementerian Dalam Negeri terkait penolakan DOB yang dinilai tidak sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kementerian ESDM terkait pencabutan IUP dan IUPK yang dinilai tidak memenuhi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya bagian AMDAL.

3. Kementerian Pertahanan – terkait pengambilan tanah adat oleh TNI yang dinilai tidak sesuai UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2.

Keberangkatan delegasi DPRD, mahasiswa, dan tokoh masyarakat terhambat karena dana yang seharusnya dianggarkan oleh Pansus belum tersedia.

Anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Bupati Paniai periode 2025-2030, Yanpit Nawipa.

Karena itu, Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia menyatakan akan membawa aspirasi langsung ke pusat melalui mimbar bebas dan jumpa pers di setiap kota studi se-Indonesia.

Poin Tuntutan

1. Penolakan Daerah Otonomi Baru

Mahasiswa menolak pembentukan: Kabupaten Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, Wedauma, dan Auyatadi.

2. Pencabutan IUP & IUPK

Desakan pencabutan izin kepada: PT Freeport, PT Irja Eastern Mineral, PT Nabire Bhakti Mining, PT Kotabara Mitratama, dan PT Benliz Pacific.

3. Penegakan Hukum

Mendesak KPK memproses dugaan gratifikasi pejabat publik Paniai yang menandatangani izin pertambangan minerba secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat.

4. Pengembalian Tanah Adat

Meminta Kementerian Pertahanan mengembalikan tanah adat di Distrik Bidida dan Distrik Komopa yang direncanakan untuk pos militer dan Kodim.

Sikap Politik

Mahasiswa juga menyuarakan evaluasi terhadap kepemimpinan Yanpit Nawipa dan Meki Nawipa, penghentian praktik dinasti politik, serta penghentian eksploitasi tanah Paniai untuk kepentingan investasi.

(Jeri P. Degei)