Malam Berdarah di Uiaugin? Intelektual Amungme Tuduh Penyisiran TNI Tebar Teror ke Warga Sipil

Tribun Nusantara

, 08 Mei 2026

Malam Berdarah di Uiaugin? Intelektual Amungme Tuduh Penyisiran TNI Tebar Teror ke Warga Sipil

Timika, Tribunnusantara-web.id — Aroma ketakutan kembali menyelimuti tanah Papua. Penyisiran aparat TNI di kawasan pendulang rakyat Uiaugin pada Kamis malam (8/5/2026) menuai kecaman keras dari kalangan intelektual Amungme yang menilai operasi tersebut berubah menjadi teror terhadap warga sipil.

Tokoh intelektual Amungme asal Waa/Banti, Dianu Omaleng, secara terbuka menuding aparat melakukan tindakan represif dan tidak manusiawi karena melakukan penyisiran di tengah kerumunan warga pendulang pada malam hari tanpa peringatan yang jelas.

Ironisnya, operasi yang disebut demi keamanan itu justru dilaporkan memicu kepanikan massal.        

Suara tembakan menggema di area pendulangan rakyat, sementara anak-anak dan ibu-ibu disebut ikut menjadi korban luka di tengah kekacauan.

“Ini bukan pengamanan, ini intimidasi bersenjata terhadap rakyat kecil. Warga sipil diperlakukan seperti musuh di tanahnya sendiri,” tegas Dianu dengan nada geram.

Ia menilai tindakan aparat menunjukkan wajah pendekatan keamanan yang masih mengandalkan ketakutan dan kekerasan dibanding perlindungan terhadap masyarakat.

Menurutnya, masuknya aparat ke area kerumunan warga pada malam hari adalah keputusan yang sangat berbahaya dan tidak memiliki sensitivitas kemanusiaan.

“Kalau aparat datang dengan senjata, tembakan, dan membuat ibu-ibu serta anak-anak berlari ketakutan, lalu di mana letak negara hadir melindungi rakyat?” katanya tajam.

Kaum intelektual Amungme Waa/Banti pun mengeluarkan pernyataan sikap keras yang mengecam dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat di wilayah pendulangan rakyat.

Mereka menilai insiden itu bukan sekadar operasi biasa, tetapi sudah mengarah pada dugaan pelanggaran HAM karena warga sipil menjadi sasaran dampak operasi keamanan.

“Anak-anak terluka, ibu-ibu kena dampak, rakyat trauma. Ini fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi,” ujar Dianu.

Mereka mendesak Komnas HAM, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah pusat segera turun tangan mengusut dugaan pelanggaran HAM tersebut secara independen dan transparan.

Tak hanya itu, pemerintah daerah dan pimpinan TNI juga diminta menghentikan pola operasi keamanan yang dinilai selalu menempatkan rakyat Papua sebagai objek kecurigaan.

“Tanah Papua bukan medan eksperimen kekerasan. Rakyat pendulang bukan target perang,” tegasnya.

Pernyataan keras ini kembali memperlihatkan dalamnya luka sosial di wilayah konflik Papua, ketika rakyat kecil yang mencari makan di tanah sendiri justru hidup di bawah bayang-bayang moncong senjata.

(*****)