MALUKU TENGGARA BIDIK LOMPATAN EKONOMI DESA: 190 KDMP DISIAPKAN JADI PENGGERAK USAHA WARGA

Tribun Nusantara

, 29 September 2026

MALUKU TENGGARA BIDIK LOMPATAN EKONOMI DESA: 190 KDMP DISIAPKAN JADI PENGGERAK USAHA WARGA

JAKARTA, TribunNusantara-web.id — Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara membawa agenda percepatan ekonomi desa ke tingkat pemerintah pusat. Dalam audiensi bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Jakarta, Senin, 28 September 2026, Pemkab Maluku Tenggara memaparkan potensi ekonomi sekaligus berbagai hambatan yang masih harus dibenahi.

Arah kebijakannya jelas: potensi desa harus diubah menjadi kekuatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan nyata bagi masyarakat.

Dalam paparan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara menempatkan empat sektor sebagai kekuatan utama ekonomi desa, yakni pariwisata, perikanan, rumput laut dan kelapa. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat pemanfaatannya.

Pariwisata Punya Daya Tarik, Infrastruktur Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Sektor pariwisata menjadi salah satu peluang besar. Sepanjang 2025 tercatat 44.945 kunjungan wisatawan, dengan sekitar 22 persen merupakan wisatawan mancanegara.

Maluku Tenggara juga memiliki tujuh destinasi eksisting serta 44 objek wisata potensial yang mencakup wisata bahari, alam, budaya dan religi. Rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai empat hingga lima hari, sebuah peluang yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kuliner, kerajinan dan jasa masyarakat desa.

Namun, pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap sejumlah persoalan.

Mahalnya tiket pesawat, terbatasnya pilihan transportasi, belum meratanya jalan, air bersih, toilet, penginapan, jaringan komunikasi dan pengelolaan sampah masih menjadi kendala.

Persoalan tanah ulayat di sejumlah destinasi juga membutuhkan pola kerja sama yang jelas agar pengembangan kawasan dan investasi dapat berjalan secara lebih pasti.

Potensi Perikanan Hampir 1,5 Juta Ton, Produksi Baru 6,6 Persen

Sektor perikanan menjadi salah satu angka yang paling mencolok dalam paparan tersebut.

Maluku Tenggara berada di persimpangan tiga wilayah pengelolaan perikanan, yakni Laut Banda, Laut Seram dan Laut Arafura. Potensi tangkap disebut mencapai hampir 1,5 juta ton per tahun.

Namun produksi 2025 baru sekitar 98 ribu ton atau 6,6 persen.

Kondisi tersebut memperlihatkan masih terbukanya ruang pertumbuhan ekonomi perikanan. Untuk mengoptimalkannya, pemerintah daerah menilai diperlukan sarana tangkap, fasilitas rantai dingin serta akses pasar yang lebih kuat bagi nelayan desa.

Rumput Laut Menunggu Hilirisasi

Peluang besar juga terdapat pada rumput laut.

Dari kawasan budidaya seluas 8.862 hektare, baru sekitar 1.380 hektare yang termanfaatkan. Produksi 2024 mencapai 46.788 ton dengan jumlah pembudidaya sebanyak 2.398 orang.

Harga di tingkat petani berada pada kisaran Rp13 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

Variasi harga tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembenahan rantai pasar dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah daerah mendorong agar komoditas tersebut tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di tingkat desa.

Kelapa Jadi Kekuatan, Ketahanan Pangan Tetap Diuji

Pada sektor pertanian, kelapa menjadi komoditas unggulan.

Luas perkebunan kelapa mencapai 23.209 hektare, dengan produksi 21.813 ton pada 2025. Dalam paparan Pemkab Maluku Tenggara, angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi di Maluku.

Namun, karakter lahan kering dan ketergantungan terhadap cuaca membuat sektor pertanian tetap menghadapi tantangan.

Bahkan, produksi pangan lokal disebut baru memenuhi sekitar 52 persen kebutuhan konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan komoditas yang disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing desa.

190 Desa Bentuk KDMP, 165 Desa Masih Membutuhkan Gerai

Di tengah berbagai potensi tersebut, koperasi ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun rantai ekonomi desa.

Pemkab Maluku Tenggara menyampaikan bahwa 190 desa telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara baru 25 gerai yang telah terbangun.

KDMP diarahkan sebagai simpul pemasaran produk pertanian dan perikanan, sekaligus mendukung kebutuhan sektor pariwisata, membantu pengendalian harga dan memperkuat ketahanan pangan.

Namun, pekerjaan belum selesai.

Pemerintah daerah masih mengusulkan pembangunan gerai KDMP untuk 165 desa yang belum memiliki gerai.

Artinya, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membentuk kelembagaan, tetapi memastikan koperasi benar-benar bekerja sebagai mesin ekonomi masyarakat.

Jangan Berhenti pada Pembentukan Koperasi

Koperasi desa akan memiliki arti strategis apabila mampu menghubungkan petani, nelayan, pembudidaya rumput laut, pelaku UMKM, sektor pariwisata dan pasar.

Dengan pola tersebut, hasil produksi desa dapat diserap untuk kebutuhan lokal sekaligus menciptakan perputaran ekonomi di dalam wilayah.

Sebaliknya, tanpa dukungan pasar, distribusi, modal, SDM dan infrastruktur, keberadaan koperasi belum otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat.

Karena itu, penguatan KDMP menjadi salah satu agenda utama dalam percepatan pembangunan ekonomi desa Maluku Tenggara.

Enam Agenda Didorong ke Pemerintah Pusat

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Maluku Tenggara menyampaikan enam dukungan yang diharapkan dari Kementerian Desa.

Pertama, dukungan konektivitas dan transportasi perdesaan. Pemkab menyebut DAK transportasi perdesaan terhenti sejak 2025 dan meminta agar dukungan tersebut dapat dilanjutkan.

Kedua, pembangunan gerai KDMP di 165 desa

Ketiga, pembangunan sarana pendukung desa wisata, mulai dari air bersih, toilet, homestay hingga jaringan komunikasi.

Keempat, penguatan rantai dingin berupa cold storage dan sarana Kampung Nelayan Merah Putih di desa pesisir.

Kelima, mendorong hilirisasi kelapa dan rumput laut dalam skala desa.

Keenam, peningkatan kapasitas SDM desa, termasuk pemuda, Linmas, Pokdarwis, pembudidaya rumput laut, pengurus KDMP dan BUMDes.

Tantangan Terbesar: Mengubah Potensi Menjadi Uang di Des

Paparan Pemkab Maluku Tenggara pada akhirnya bermuara pada satu persoalan besar: bagaimana kekayaan alam yang melimpah dapat benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Laut yang luas harus mampu memperkuat kesejahteraan nelayan.

Rumput laut harus memiliki rantai pasar dan nilai tambah yang lebih baik.

Kelapa harus didorong menuju hilirisasi.

Sementara pariwisata harus mampu menciptakan transaksi ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi desa tidak cukup hanya dilihat dari jumlah koperasi yang terbentuk atau jumlah program yang dijalankan.

Indikator paling penting adalah seberapa jauh seluruh kebijakan tersebut mampu meningkatkan pendapatan, membuka lapangan usaha dan memperkuat kemandirian masyarakat desa.

Pemkab Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa. Dengan 190 desa telah membentuk KDMP, potensi sumber daya yang besar dan agenda penguatan SDM, pemerintah daerah berharap dukungan pusat dapat mempercepat perubahan dari potensi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.

Editor: Bruce Elang