Menanti Komitmen Kapolri Baru: Keamanan Papua Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan Warga

Tribun Nusantara

, 01 Oktober 2026

Menanti Komitmen Kapolri Baru: Keamanan Papua Harus Berjalan Seiring dengan Perlindungan Warga

Oleh: Deby Santoso

Mimika Tribunnusantara-web.id  — Pergantian kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menghadirkan harapan sekaligus pertanyaan besar bagi masyarakat Tanah Papua: sejauh mana komitmen Kapolri baru mampu memastikan kebijakan keamanan tidak berhenti sebagai konsep di tingkat pusat, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke kampung-kampung?

Persoalan keamanan di Papua tidak dapat semata-mata diukur dari seberapa banyak personel diturunkan atau seberapa banyak operasi dilakukan. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah masyarakat merasa aman, terlindungi, memperoleh keadilan, dan tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut.01/10/26

Karena itu, pendekatan keamanan di Papua perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, tetapi tetap menjunjung tinggi hak masyarakat sipil serta membuka ruang dialog dengan berbagai unsur masyarakat.

Jangan Sampai Pendekatan Keamanan Kehilangan Sisi Kemanusiaan

Masyarakat Papua membutuhkan kehadiran negara yang nyata. Namun kehadiran negara tidak selalu identik dengan pendekatan keamanan yang keras.

Program sosial, pendidikan, kesehatan, pembinaan masyarakat, serta pelayanan langsung kepada warga justru dapat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Program seperti Polisi Pi Ajar (Piajar) dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah pedalaman dapat menjadi contoh bahwa polisi tidak hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

Namun, program tersebut harus dijaga agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ukuran keberhasilannya harus dapat dilihat dari manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Dialog dengan Tokoh Lokal Bukan Sekadar Formalitas

Papua memiliki struktur sosial yang kuat. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan memiliki posisi penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.

Karena itu, ruang dialog perlu diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan.

Dialog tidak boleh hanya dilakukan ketika situasi keamanan memanas. Dialog justru harus dibangun sebelum konflik terjadi.

Masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan, termasuk menyampaikan kritik terhadap aparat maupun kebijakan pemerintah, selama dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Di sinilah kepolisian dituntut untuk menunjukkan kualitas sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan terbuka terhadap pengawasan publik.

Pemuda Papua Jangan Hanya Dijadikan Objek, tetapi Mitra

Generasi muda Papua merupakan salah satu kekuatan penting dalam menjaga masa depan daerah.

Karena itu, keterlibatan pemuda dalam pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat harus diperkuat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan produktif, kewirausahaan, olahraga, serta kesempatan yang adil untuk berkarier di institusi negara.

Kebijakan rekrutmen afirmatif bagi Orang Asli Papua juga harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semangatnya bukan sekadar menambah jumlah personel asli Papua, tetapi membangun kepercayaan antara institusi kepolisian dan masyarakat Papua.

Tegas terhadap Kekerasan, tetapi Lindungi Warga Sipil

Tantangan keamanan di Papua tetap nyata. Kelompok bersenjata dan pelaku kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat harus ditangani melalui penegakan hukum.

Namun ketegasan negara tidak boleh menghilangkan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Dalam setiap tindakan penegakan hukum, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama.

Dengan demikian, masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak yang harus memilih antara keamanan dan kebebasan, melainkan memperoleh keduanya secara bersamaan.

Landasan Hukum Harus Menjadi Pegangan

Arah kebijakan keamanan di Papua tidak boleh dilepaskan dari kerangka hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas pokok Polri, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia juga merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi salah satu landasan penting bahwa keamanan dan penegakan hukum harus tetap berjalan dalam koridor perlindungan hak dasar warga negara.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, memberikan kerangka khusus bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua, termasuk perhatian terhadap kekhususan masyarakat asli Papua.

Prinsip tersebut harus diterjemahkan secara nyata dalam kebijakan keamanan di lapangan.

Masyarakat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji

Pada akhirnya, masyarakat Papua tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa pendekatan keamanan akan dilakukan secara humanis.

Masyarakat membutuhkan bukti nyata.

Bukti bahwa aparat mampu bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan tanpa mengabaikan hak warga sipil.

Bukti bahwa laporan masyarakat diproses secara profesional tanpa diskriminasi.

Bukti bahwa kritik tidak otomatis dianggap sebagai ancaman.

Bukti bahwa tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan masyarakat sipil benar-benar dilibatkan dalam membangun keamanan.

Dan yang paling penting, bukti bahwa kehadiran negara di Papua tidak hanya terasa ketika terjadi konflik, tetapi juga hadir dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Inilah pekerjaan besar Kapolri baru: mengubah paradigma keamanan dari sekadar "menjaga wilayah" menjadi "melindungi manusia yang hidup di dalamnya".

Keamanan yang berkelanjutan tidak lahir hanya dari kekuatan aparat. Keamanan tumbuh dari kepercayaan.

Ketika masyarakat percaya kepada aparat, ketika aparat mendengar masyarakat, dan ketika hukum ditegakkan secara adil, maka keamanan tidak lagi semata-mata menjadi tugas kepolisian

Keamanan menjadi tanggung jawab bersama.

Tanah Papua membutuhkan ketegasan terhadap kekerasan, tetapi pada saat yang sama membutuhkan negara yang mampu mendengar, melindungi, dan menghormati rakyatnya.

Kapolri baru kini ditunggu bukan hanya untuk membuat kebijakan dari Jakarta, tetapi memastikan kebijakan tersebut benar-benar sampai ke Papua dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Editor Bruce Elang