Mendagri Alarm Daerah! Tito Minta Kepala Daerah Bergerak Cepat Hadapi Ancaman El Nino, Jangan Tunggu Bencana Datang

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 29 Juni 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

Mendagri Alarm Daerah! Tito Minta Kepala Daerah Bergerak Cepat Hadapi Ancaman El Nino, Jangan Tunggu Bencana Datang

Mendagri Alarm Daerah! Tito Minta Kepala Daerah Bergerak Cepat Hadapi Ancaman El Nino, Jangan Tunggu Bencana Datang

Jakarta Tribunnusantara-web.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan peringatan serius kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar tidak lengah menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memuncak pada musim kemarau Juli hingga Oktober 2026. Seluruh pemerintah daerah diminta segera bergerak memperkuat kesiapsiagaan sebelum dampaknya meluas menjadi bencana.

Instruksi itu disampaikan Mendagri usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung sejak Mei 2026 hingga Mei 2027, dengan dampak paling berat diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026.

"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujar Tito Karnavian.

Mendagri menegaskan terdapat dua ancaman besar yang harus segera diantisipasi, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca yang semakin panas dan kering, serta ancaman kekeringan yang dapat mengganggu pasokan air, produksi pertanian, perkebunan, hingga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

"El Nino ini berdampak dua. Satu adalah kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah kekurangan air," tegasnya.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, Mendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, serta seluruh organisasi perangkat daerah terkait. Langkah mitigasi diminta mengacu pada data BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum agar penanganan dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Para gubernur juga diminta memastikan koordinasi berjalan hingga tingkat kabupaten dan kota sehingga setiap daerah memiliki strategi mitigasi sesuai tingkat kerawanan masing-masing.

Tak hanya itu, Tito menekankan pentingnya memperkuat sinergi bersama Forkopimda, TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam mencegah karhutla, kekeringan, dan dampak lanjutan El Nino.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Kementerian Pertanian memperkuat irigasi dan pompanisasi untuk menjaga produksi pangan, sementara BNPB menyiapkan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan guna mengurangi risiko kekeringan dan kebakaran.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, pemerintah berharap daerah tidak hanya mampu merespons saat bencana terjadi, tetapi juga membangun sistem kesiapsiagaan yang efektif untuk meminimalkan dampak El Nino terhadap masyarakat, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan perekonomian nasional.

Editor: Bruce Elang