Meneladani Semangat Kartini, OJK Ajak Pemangku Kepentingan Bangun Integritas dan Independensi

Tribun Nusantara

, 21 April 2026

Tribun-nusantara.web.id. 

REMBANG, 20 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini. Khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral dan etika.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas”. Acara digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Senin (20/4/2026).

Sophia menekankan bahwa peran perempuan kini semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun jasa keuangan. Namun, perjalanan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius.

“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Namun di sisi lain, sepanjang 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan 80 persen korbannya adalah perempuan,” ungkap Sophia.

Ia menambahkan, perempuan memiliki kontribusi fundamental sebagai pendidik pertama di keluarga dan role model sosial. Oleh karena itu, nilai integritas harus ditanamkan sejak dini. Langkah ini juga sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita keempat tentang kesetaraan gender dan Asta Cita ketujuh tentang reformasi tata kelola serta pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, yang hadir secara daring, menegaskan bahwa integritas bukan sekadar nilai moral, melainkan fondasi utama kepercayaan publik.

“Tanpa integritas, kebijakan yang baik bisa kehilangan legitimasi. Tanpa kepercayaan, institusi negara sulit bekerja efektif,” ujar Rini.

Untuk memperkuat hal ini, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Aturan ini menjadi kerangka kerja agar aparatur negara mampu mengenali, melaporkan, dan memutuskan hal-hal yang berpihak pada kepentingan publik. Rini juga mengapresiasi inisiatif OJK seperti program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, juga menyoroti masih adanya tantangan berupa diskriminasi dan stereotip gender. Ia mengimbau perempuan untuk tetap tegas, jujur, dan menjaga integritas dalam meraih cita-cita serta membangun fondasi keluarga yang kuat.

Acara yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh 220 peserta luring dan sekitar 4.500 peserta daring, yang terdiri dari pejabat negara, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat umum. Turut hadir pula narasumber inspiratif seperti Myrtha Soeroto, dr. Martha Muliana, Harmusa Oktaviani, dan Nawal Arafah Yasin.

Di akhir kegiatan, OJK menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih melalui sertifikasi SMAP, pengendalian gratifikasi, dan sinergi dengan KPK.

OJK juga mendorong perempuan, khususnya di sektor jasa keuangan, untuk aktif memperkuat budaya anti-fraud dan memanfaatkan Whistleblowing System (WBS). Tujuannya jelas: mewujudkan industri keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.

(H.R)