Merlin Temorubun Tegaskan Musyawarah Harga Mati, Pemerintah Tak Beri Ruang Konflik di Kampung Minabua

Tribun Nusantara

, 16 Juli 2026

Merlin Temorubun Tegaskan Musyawarah Harga Mati, Pemerintah Tak Beri Ruang Konflik di Kampung Minabua

TIMIKA, Papua Tengah Tribunnusantara-web.id  – Pemerintah Distrik Mimika Baru menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan masyarakat dengan mengedepankan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan di tingkat kampung. Langkah itu diwujudkan melalui rapat klarifikasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Minabua yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.16/07/2026

Forum tersebut dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika, Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika, aparat kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memastikan setiap persoalan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.

Kepala Distrik Mimika Baru, Merlin Temorubun, menegaskan bahwa rapat klarifikasi bukan sekadar agenda administratif, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah untuk mencegah berkembangnya konflik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan kampung maupun ketenteraman masyarakat.

  "Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun penyelesaiannya harus ditempuh melalui musyawarah, dialog, dan penghormatan terhadap hukum, bukan melalui tindakan yang berpotensi memecah persatuan masyarakat," tegas Merlin.

Menurutnya, pemerintah berkewajiban menjadi penengah yang netral dengan menyediakan ruang komunikasi yang terbuka, objektif, dan berkeadilan, sehingga seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan secara konstruktif tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

Merlin menekankan bahwa penyelesaian persoalan pemerintahan kampung harus mengedepankan kepastian hukum agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak menjadi korban akibat tarik-menarik kepentingan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kampung Minabua untuk menjaga persaudaraan, menghormati proses yang sedang berlangsung, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

 "Keamanan, persatuan, dan pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Pemerintah Distrik Mimika Baru akan terus menjadi jembatan dialog agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, adil, dan bermartabat," ujarnya.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Distrik Mimika Baru kembali menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan kampung yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum, sekaligus memperkuat budaya musyawarah sebagai fondasi utama dalam menjaga keharmonisan serta stabilitas daerah.

Menutup pernyataannya, Merlin menegaskan bahwa konflik bukanlah solusi dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.

  "Konflik tidak pernah menjadi jalan keluar. Musyawarah, kepatuhan terhadap hukum, dan semangat persaudaraan adalah fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan kampung yang kuat, masyarakat yang damai, serta pembangunan yang berkelanjutan," tutupnya.

Penulis: Gunawan F

Editor: Bruce Elang