Mimika di Ambang Chaos? Pemuda Geram: Pemerintah Jangan Pura-Pura Tuli!

Tribun Nusantara

, 05 Mei 2026

Mimika di Ambang Chaos? Pemuda Geram: Pemerintah Jangan Pura-Pura Tuli!

Situasi di Kabupaten Mimika kian memanas.                

Mimika-Papua Tengah Suara Tribunnusantara-web.id pemuda bukan lagi sekadar aspirasi—ini sudah berubah jadi peringatan keras. Mereka menuding pemerintah daerah dan DPRK Mimika terlalu lamban, bahkan terkesan abai, dalam mengatasi persoalan klasik yang terus berulang: aktivitas malam liar di gang dan lorong permukiman.

Realitas di lapangan tak bisa lagi ditutup-tutupi. Malam hari bukan lagi waktu istirahat, tapi berubah jadi ajang kebisingan, kerumunan tak terkendali, hingga potensi gangguan keamanan. Ironisnya, semua ini berlangsung tanpa kendali, tanpa aturan, tanpa arah.

Olehnya itu Pemerintah wajib harus di lakukan perda perbatasan, Karna tujuannya adalah untuk kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di setiap lingkungan,karna terlihat salah satu kab yang rawan konflik itu kab Mimika.

"Karna Ini bukan lagi soal ketidaknyamanan. Ini soal kegagalan pemerintah menjaga ketertiban dasar. Mau tunggu jatuh korban dulu baru bergerak?” tegas perwakilan pemuda dengan nada geram.

Desakan untuk segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) bukan muncul tiba-tiba. Ini akumulasi dari pembiaran yang terlalu lama. Ketika warga berulang kali terganggu, ketika rasa aman mulai hilang, dan ketika tidak ada kehadiran nyata dari pemerintah—maka wajar jika kemarahan publik meledak.

Yang disorot bukan hanya soal aturan, tapi soal ketidakhadiran negara di ruang-ruang kecil kehidupan warga. Gang dan lorong—yang seharusnya menjadi tempat paling aman—justru berubah menjadi titik rawan tanpa pengawasan."ujarnya.

Pemuda Mimika menilai, tanpa regulasi tegas seperti pemasangan plang pembatas dan penetapan jam aktivitas, pemerintah secara tidak langsung membiarkan kekacauan terus berlangsung. Lebih tajam lagi, mereka menyebut kondisi ini sebagai bentuk kelalaian yang sistematis.

“Kalau hal sederhana seperti ini saja tidak mampu diatur, lalu apa sebenarnya fungsi pemerintah? Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan sepenuhnya,” sindirnya.

Namun mereka juga memberi garis tegas: Perda tidak boleh jadi alat represif yang membabi buta. Harus ada pelibatan masyarakat, harus ada sensitivitas terhadap kondisi warga, dan harus ada keadilan dalam penerapan.

Pesannya jelas dan tanpa basa-basi:

Warga tidak lagi butuh wacana. Mereka menuntut tindakan nyata—sekarang, bukan nanti.

"Elang Kei"