Musda KNPI Malra di Ujung Kebuntuan: Registrasi Peserta Jadi Bom Waktu, SC Didesak Bertanggung Jawab

Tribun Nusantara

, 21 Juni 2026

Musda KNPI Malra di Ujung Kebuntuan: Registrasi Peserta Jadi Bom Waktu, SC Didesak Bertanggung Jawab

Langgur Tribunnusantara-web.id – Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara yang seharusnya menjadi panggung konsolidasi pemuda justru berubah menjadi arena perdebatan sengit. Sidang pleno pembahasan registrasi peserta berlangsung panas dan berulang kali diskors setelah peserta saling bersitegang terkait keabsahan daftar peserta yang akan menentukan legitimasi hasil Musda.

Polemik bermula saat pimpinan sidang, Rustam Fakaubun, membuka agenda absensi dan penetapan peserta. Namun, forum langsung memanas ketika sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mempertanyakan proses registrasi yang dinilai tidak transparan dan tidak memberikan ruang yang sama kepada seluruh pemegang mandat.20/06/2026

Sejumlah peserta menegaskan bahwa proses di Hotel Safira sebelumnya hanya sebatas pemeriksaan administrasi dan belum menjadi pembukaan resmi sidang pleno. Karena tidak ada keputusan forum yang secara tegas menyatakan registrasi ditutup, mereka menilai masih terdapat ruang bagi OKP yang memenuhi syarat untuk melakukan registrasi.

Di sisi lain, Steering Committee (SC) bersikukuh bahwa tahapan registrasi telah selesai sesuai jadwal dan mekanisme yang diumumkan. SC mengklaim telah memberikan tambahan waktu registrasi setelah penundaan sidang di Hotel Safira, sehingga tidak ada alasan untuk membuka kembali tahapan tersebut.

Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi pertarungan tafsir mengenai aturan organisasi. Sebagian peserta menilai keputusan Rapimpurda tidak dapat mengikat secara mutlak karena Musda merupakan forum tertinggi yang memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir. Sementara kelompok lain meminta seluruh keputusan sebelumnya dihormati demi menjaga tertib organisasi.

Ketegangan semakin meningkat ketika sejumlah peserta mulai mempertanyakan netralitas panitia dan pola komunikasi yang dinilai tidak berjalan secara terbuka. Mereka mengingatkan bahwa kesalahan dalam menentukan peserta bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan dapat menjadi cacat legitimasi yang membayangi seluruh hasil Musda.

"Jangan sampai Musda melahirkan pemimpin yang sejak awal dibayangi sengketa," menjadi salah satu nada kritik yang mengemuka dalam forum.

Meski demikian, ada pula peserta yang meminta seluruh pihak menghentikan tarik-menarik kepentingan dan segera menyelesaikan persoalan melalui mekanisme musyawarah. Mereka mengingatkan bahwa KNPI Maluku Tenggara yang telah lama mengalami kevakuman membutuhkan kepemimpinan baru, bukan konflik berkepanjangan yang semakin memperdalam perpecahan pemuda.

Pimpinan sidang Rustam Fakaubun akhirnya mencatat seluruh keberatan dan pandangan peserta sebagai bahan pertimbangan. Namun hingga sidang beberapa kali diskors, tidak ada keputusan final yang berhasil dicapai mengenai daftar peserta yang sah.

Kebuntuan pleno tersebut membuat agenda penting lainnya, termasuk pembahasan tata tertib lanjutan hingga pemilihan Ketua DPD KNPI Kabupaten Maluku Tenggara, terpaksa tertunda.

Musda yang awalnya diharapkan menjadi momentum kebangkitan KNPI Malra kini berada di persimpangan. Jika polemik registrasi tidak segera diselesaikan secara adil dan transparan, forum tertinggi organisasi kepemudaan itu terancam melahirkan keputusan yang terus dipersoalkan dan membuka babak baru konflik internal KNPI di Bumi Larvul Ngabal.

Editor : Bruce Elang