Ombudsman RI Temukan SPPG MBG Belum Merata di Ambon, Minta Pemkot Percepat. Walikota: 90 Ribu Anak Sudah Terlayani, Leitimur Selatan Jadi Prioritas

Tribun Nusantara

, 28 Juli 2026

AMBON,Tribun-nusantara.web.id. Pimpinan Ombudsman RI Fikri Yusdi bersama jajaran Ombudsman Perwakilan Maluku meninjau langsung penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD 2 dan SMP 6 Ambon, Rabu (23/7/2026).

Dalam kunjungan pengawasan pelayanan publik itu, Ombudsman menyoroti belum meratanya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Ambon, khususnya di wilayah timur.

Fikri menegaskan MBG adalah program strategis Presiden yang tujuannya memastikan anak Indonesia mendapat makanan layak dan bergizi.

"Kami Ombudsman mau memastikan program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat Kota Ambon. Kami tidak menutup mata, temuan di lapangan ada," ujar Fikri.

Salah satu temuan krusial: wilayah Leitimur Selatan sudah memiliki penerima manfaat, tapi dapur SPPG-nya belum dibangun.

"Ini Kota Ambon, bukan di Aru atau Saparua. Jaraknya dari pusat kota paling 30 menit sampai 1 jam pakai motor. Alasan belum dibangun agak sulit kami terima," tegasnya.

Ombudsman juga mencatat ada 2 SPPG yang saat ini disuspen karena ada masalah. Fikri mendukung langkah pengetatan itu.

"Koreksi harus ada. Tapi program ini harus tetap jalan. Ini untuk warga negara kita, untuk anak-anak kita," katanya. Ia membandingkan dengan Jepang dan India yang sudah puluhan tahun menjalankan program serupa. "Indonesia 17.000 pulau, tantangannya beda. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti."

Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengapresiasi kunjungan Ombudsman. Ia menyebut pemerintah kota serius mendukung MBG.

"Kami bersyukur pemerintah pusat memperhatikan generasi muda. Pasti ada kendala. Tugas kita identifikasi lalu cari solusi," kata Bodewin.

Bodewin mengakui Kecamatan Leitimur Selatan dan sebagian Sirimau belum terakses SPPG. Ia sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional Provinsi Maluku agar segera dibangun dapur di sana.

"Data kami, sudah ada sekitar 34 SPPG. Kalau 1 SPPG maksimal 3.000 penerima, berarti 90.000 sampai 100.000 anak di Ambon sudah dapat MBG," jelasnya.

Ia juga sudah instruksikan seluruh kepala sekolah untuk melapor jika ada keluhan. "Biarkan program ini terus berjalan sebagai bentuk kehadiran negara untuk anak-anak kita, generasi masa depan," tutup Bodewin.

Ombudsman akan menjadikan temuan di Ambon sebagai bahan rekomendasi korektif ke pemerintah pusat agar tata kelola MBG ke depan semakin baik.

(H.R)