Panglima TNI Tegas Tolak Rekomendasi Komnas HAM: Penarikan Pasukan dari Papua Dinilai Berisiko

Tribun Nusantara

, 06 November 2025

Jakarta, TribunNusantara.web.id | Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menolak rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang meminta penarikan pasukan dari Papua.

Menurut Agus, kehadiran aparat keamanan masih menjadi kebutuhan mendesak guna melindungi warga di wilayah yang kerap dilanda aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata.

Agus menilai penarikan pasukan justru berpotensi memperlemah perlindungan terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi sasaran serangan.

“Kita harus memastikan warga merasa aman. Mengurangi pasukan di tengah situasi seperti ini bukan pilihan yang tepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa TNI menerapkan “smart approach” dalam operasi di Papua—sebuah pendekatan yang memadukan tindakan militer dan pembinaan teritorial secara proporsional sesuai dinamika lapangan.

Strategi ini, kata Agus, dirancang agar operasi keamanan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek sosial dan kebutuhan dialog dengan warga.

Meski mengakui bahwa jalur komunikasi dan dialog penting, Agus menekankan bahwa unsur keamanan tidak bisa ditanggalkan begitu saja.

Ia menyebut kondisi sosial-politik dan keberadaan kelompok bersenjata di Papua masih membutuhkan intervensi aparat untuk menjaga stabilitas.

Penolakan Panglima TNI ini menyoroti ketegangan antara pendekatan keamanan negara dan rekomendasi lembaga hak asasi manusia yang mendorong pengurangan operasi militer demi melindungi warga sipil.

Bagi TNI, penarikan pasukan dipandang sebagai risiko yang dapat mengganggu ketertiban dan memperbesar kerentanan masyarakat.

Ke depan, TNI memastikan tetap mengutamakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sembari mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.

Kehadiran pasukan, menurut Agus, menjadi elemen penting untuk memberikan rasa aman sekaligus menjaga daya tangkal negara di wilayah timur tersebut.
 

(BR)