Papua Bukan Tanah Kosong!”: Vincent Oniyoma Semprot Pemerintah dan Perusahaan, Ribuan Anak Papua Masih Menganggur di Negeri Sendiri

Tribun Nusantara

, 13 Mei 2026

“Papua Bukan Tanah Kosong!”: Vincent Oniyoma Semprot Pemerintah dan Perusahaan, Ribuan Anak Papua Masih Menganggur di Negeri Sendiri

Mimika Papua Tengah Tribunnusantara-web.id Ledakan kekecewaan masyarakat adat terhadap ketimpangan dunia kerja di Mimika kini semakin terbuka. Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika, Vincent Oniyoma, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah daerah, perusahaan besar, hingga sistem rekrutmen tenaga kerja yang dinilai gagal memberi tempat layak bagi anak asli Papua di tanahnya sendiri.

Dengan nada tajam, Vincent mempertanyakan hasil Exhibition & Job Fair 2023 yang sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi pengangguran, namun hingga kini justru menyisakan ribuan pencaker lokal yang masih mondar-mandir membawa map lamaran tanpa kepastian masa depan.

“Papua bukan tanah kosong. Tapi hari ini pemilik tanah justru berdiri menganggur di depan pagar perusahaan besar sambil menonton orang lain bekerja di atas tanah leluhurnya sendiri,” tegas Vincent dalam pernyataannya, Selasa (13/5/2026).

Job Fair Besar, Harapan Rakyat Hancur di Tengah Jalan

Dewan Adat menilai Job Fair 2023 lebih mirip panggung seremonial dibanding solusi nyata. Ratusan perusahaan hadir membawa spanduk dan janji manis, sementara ribuan anak Papua rela berdesakan demi secercah harapan kerja.

Namun kenyataannya pahit.

Dari ribuan pelamar yang memadati lokasi, hanya ratusan orang yang diterima. Sisanya kembali pulang dengan map lusuh, wajah kecewa, dan pertanyaan yang sama: kapan anak Papua benar-benar diprioritaskan?

“Setiap tahun rakyat disuruh datang ikut job fair, ikut training, ikut pelatihan. Tapi setelah itu mereka dibuang kembali ke jalan tanpa pekerjaan,” kecam Vincent.

“Jangan Jadikan Anak Papua Kelinci Percobaan Program”

DAD Mimika juga menuding banyak program pelatihan kerja hanya menjadi proyek formalitas demi menghabiskan dana Otsus maupun CSR perusahaan.

Anak-anak Papua dilatih, diberi sertifikat, difoto saat penutupan kegiatan, lalu dilepas tanpa pekerjaan nyata. Ironisnya, ketika melamar kerja, mereka kembali dihadang syarat administrasi yang rumit dan mahal.

“Kami muak kalau anak Papua hanya dijadikan objek training. Diberi sertifikat, lalu setelah itu dibiarkan menganggur. Ini penghinaan terhadap martabat orang asli Papua,” tegasnya.

Menurut Dewan Adat, situasi ini memperlihatkan adanya kegagalan serius dalam keberpihakan pemerintah maupun perusahaan terhadap masyarakat lokal.

Perda 80 Persen OAP Dinilai Mati Suri

Vincent juga menyoroti mandeknya implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang kewajiban 80 persen tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).

Regulasi yang seharusnya menjadi senjata perlindungan bagi anak daerah itu dinilai hanya menjadi dokumen tanpa taring karena lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan dan kontraktor.

“Kalau perda cuma dipajang tanpa keberanian menindak perusahaan yang melanggar, lalu apa gunanya?” katanya tajam.

Ia menegaskan prioritas tenaga kerja harus diberikan kepada Orang Asli Papua, warga Labeti, dan masyarakat ber-KTP Mimika agar mereka tidak terus menjadi tamu di tanah sendiri.

Vendor PT Freeport Indonesia Ikut Disorot

Tak hanya pemerintah, Dewan Adat juga menguliti sistem rekrutmen vendor dan subkontraktor PT Freeport Indonesia yang dianggap terlalu tertutup dan tidak ramah bagi pencaker lokal.

Sistem digital dan proses administrasi modern dinilai menjadi “tembok baru” yang mempersulit banyak anak Papua yang memiliki keterbatasan akses internet dan informasi.

“Jangan bicara pembangunan kalau rakyat asli Papua masih dipersulit masuk dunia kerja di tanahnya sendiri,” ujar Vincent.

“Kesabaran Rakyat Ada Batasnya”

Dalam penutup pernyataannya, Dewan Adat Mimika mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah dan perusahaan agar tidak terus menguji kesabaran masyarakat adat.

Menurut Vincent, jika dalam enam bulan tidak ada langkah konkret untuk membuka ruang kerja yang adil bagi anak Papua, maka kemarahan sosial bisa meledak lebih besar.

“Jangan sampai pemilik negeri terus lapar di atas tanah yang kaya raya. Kalau rakyat terus diabaikan, jangan salahkan kalau perlawanan sosial akan muncul,” pungkasnya.

(*****)