PAPUA BUKAN TANAH OPERASI, DAN AIR MATA RAKYAT BUKAN BAHAN PENCITRAAN!” 7 Suku Mimika Meledak

Tribun Nusantara

, 10 Mei 2026

7 SUKU MIMIKA MELEDAK!

“PAPUA BUKAN TANAH OPERASI, DAN AIR MATA RAKYAT BUKAN BAHAN PENCITRAAN!”

7 Suku Mimika Meledak

TIMIKA, TribunNusantara-web.id — Amarah rakyat adat Mimika akhirnya meledak tanpa rem. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang konflik, operasi keamanan, dan janji kosong kekuasaan, Forum Pemuda 7 Suku Mimika resmi mengeluarkan maklumat perlawanan terbuka yang mengguncang Papua Tengah, Senin (11/05/2026).

Maklumat bertajuk “Mimika Berduka, Mimika Terluka, Mimika Melawan Lupa” itu menjadi alarm keras bagi negara. Bukan lagi sekadar pernyataan sikap, tetapi jeritan kemarahan rakyat adat yang merasa tanah mereka terus dijadikan arena konflik, sementara nyawa orang Papua seolah murah di mata penguasa.

Tujuh suku besar — Amungme, Kamoro, Mee, Moni, Damal, Dani, dan Nduga — secara terbuka menuding negara gagal melindungi rakyat sipil Papua dan justru membiarkan ketakutan tumbuh di atas tanah adat mereka sendiri.

  “Stop jadikan honai kami markas ketakutan. Stop jadikan dusun kami kuburan harapan.”

Kalimat itu menghantam telak wajah pemerintah dan aparat keamanan yang selama ini sibuk bicara stabilitas, tetapi dinilai gagal menghentikan darah dan trauma di Mimika.

Forum Pemuda 7 Suku bahkan menyebut Papua terus diperlakukan seperti halaman belakang republik: kaya sumber daya, tetapi miskin perlindungan kemanusiaan.

Di saat rakyat menangis kehilangan keluarga, elite politik justru dituding sibuk membagi kursi, membangun citra, dan berburu proyek atas nama pembangunan Papua.

  “Mimika berdarah. Elite pesta kekuasaan.”

Nada maklumat itu tidak lagi diplomatis. Mereka terang-terangan menyebut penguasa yang gagal menjaga nyawa rakyat sebagai pengkhianat tanah adat.

 “Jangan datang saat kampanye lalu hilang saat rakyat ditembak.

Pernyataan keras itu muncul di tengah luka Tragedi Kali Kabur dan konflik Kwamki Lama yang hingga kini dinilai masih gelap dan menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat.

Bagi Forum Pemuda 7 Suku, negara terlalu sering menjadikan Papua sebagai panggung retorika nasional, tetapi gagal menghadirkan keadilan nyata bagi rakyat kecil di kampung-kampung.

Mereka juga membongkar kemarahan soal Dana Otsus dan Dana Bagi Hasil yang disebut lebih banyak menghidupi elite dibanding membangun honai, sekolah, rumah sakit, dan masa depan anak-anak Papua.

 “Uang Papua habis di meja kekuasaan, rakyat tetap hidup dalam luka.”

Tak tanggung-tanggung, mereka mendesak:

pengusutan terbuka Tragedi Kali Kabur dan konflik Kwamki Lama,

evaluasi total pendekatan keamanan di Mimika,

penghentian dugaan operasi senyap di tanah Amungme-Kamoro,

hingga meminta Bupati Mimika dan Gubernur Papua Tengah turun langsung menemui keluarga korban tanpa berlindung di balik pejabat bawahan.

Maklumat tersebut ditembuskan kepada Presiden RI, Panglima TNI, Kapolri, Komnas HAM, DPR Papua Tengah, hingga seluruh rakyat Papua.

Kini, suara 7 suku itu berubah menjadi simbol kemarahan rakyat adat yang merasa terlalu lama dipaksa hidup dalam ketakutan di negeri sendiri.

Papua sedang mengirim pesan keras: rakyat adat mulai kehilangan kesabaran.

(*****)