Papua Menggugat Arah HIPMI: Ujian Nyata di Balik Pencalonan William Hendrick

Tribun Nusantara

, 19 April 2026

Papua Menggugat Arah HIPMI: Ujian Nyata di Balik Pencalonan William Hendrick

PAPUA, 18 April 2026 — Kontestasi menuju kursi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2026–2029 memasuki fase yang lebih substantif.18/04/2026                        

Dari wilayah timur Indonesia, dukungan terhadap William Hendrick justru disertai kritik terbuka terhadap wajah lama organisasi yang dinilai masih terjebak dalam sentralisasi kekuasaan ekonomi.

Bagi sejumlah pelaku usaha di Papua, momentum ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan penentuan arah: apakah HIPMI masih relevan sebagai wadah nasional, atau semakin menjauh dari realitas daerah.

Firza Lokobal, pengusaha perempuan Papua, menyampaikan kritik yang mencerminkan kegelisahan kolektif.                                    

Ia menilai selama ini daerah—khususnya Papua—lebih sering ditempatkan sebagai objek pembangunan, bukan aktor utama dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Kami tidak kekurangan potensi, yang kurang adalah akses dan keberpihakan. Kalau struktur tetap sama, siapa pun ketuanya, hasilnya tidak akan berbeda,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mempertegas persoalan lama yang belum terselesaikan: distribusi peluang dalam tubuh HIPMI yang dianggap masih didominasi oleh kota-kota besar seperti Jakarta.  

Akses terhadap jaringan bisnis, pembiayaan, hingga pengaruh kebijakan dinilai belum menjangkau pelaku usaha di kawasan timur secara adil.

Secara normatif, kritik ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 yang menekankan hak atas penghidupan layak dan pemerataan ekonomi. Namun, jurang antara prinsip dan praktik masih menjadi sorotan utama.

Masuknya nama William Hendrick dalam bursa calon ketua umum dipandang sebagai peluang sekaligus ujian. Latar belakangnya yang berakar dari Papua memberi harapan akan perspektif yang lebih kontekstual terhadap persoalan daerah. Namun, harapan tersebut tidak datang tanpa tekanan.

Sejumlah pelaku usaha menegaskan bahwa figur semata tidak cukup. Tanpa perubahan struktur dan distribusi kekuasaan dalam organisasi, kepemimpinan baru berisiko hanya menjadi kelanjutan dari pola lama.

“Masalahnya bukan hanya siapa yang memimpin, tapi bagaimana kekuasaan itu dibagi. Kalau tetap terpusat, maka daerah akan selalu tertinggal,” kata seorang pengusaha yang enggan disebutkan namanya.

Kritik ini menandai perubahan penting: pelaku usaha daerah tidak lagi berada di pinggiran wacana. Mereka mulai aktif menuntut representasi dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, posisi William Hendrick kini berada dalam sorotan ganda—sebagai kandidat kuat sekaligus simbol harapan perubahan. Jika terpilih, ia akan menghadapi ekspektasi tinggi untuk membuktikan bahwa HIPMI dapat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih inklusif dan terdesentralisasi.

Kontestasi ini, pada akhirnya, melampaui persaingan personal. Ia menjadi arena uji bagi komitmen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dalam menjawab pertanyaan mendasar: tetap menjadi representasi kekuatan ekonomi pusat, atau beralih menjadi motor pemerataan yang nyata hingga ke daerah.

Jika tidak, kritik dari Papua bisa menjadi sinyal awal dari erosi kepercayaan yang lebih luas—bukan hanya terhadap kepemimpinan, tetapi terhadap relevansi organisasi itu sendiri di tingkat nasional.

“Elang”