Pasar Murah Jelang Idul Fitri Digelar di Kei Kecil, Bupati Malra Peringatkan Penimbunan Sembako

Tribun Nusantara

, 11 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id |  Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Kecamatan Kei Kecil, Rabu, 11 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu dibuka langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun.

Bupati didampingi Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, perbankan, Perum Bulog, PT Pertamina, pelaku usaha ritel, dan para distributor bahan pokok.

Dalam sambutannya, Hanubun mengatakan pasar murah merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang digelar setiap menjelang hari besar keagamaan, khususnya Idul Fitri. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Menurut dia, menjelang hari raya biasanya terjadi peningkatan permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan. Kondisi tersebut kerap diikuti kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok maupun minyak tanah di lapangan,” kata Hanubun.

Ia menjelaskan pasar murah merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng berbagai pihak, mulai dari perbankan, Perum Bulog, PT Pertamina, hingga pelaku usaha ritel dan distributor bahan pokok.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang relatif stabil menjelang Idul Fitri.

Hanubun juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan momentum menjelang hari raya untuk melakukan penimbunan bahan pokok maupun minyak tanah. Menurut dia, praktik tersebut dapat mengganggu stabilitas harga serta merugikan masyarakat.

“Jangan ada yang menimbun sembako atau minyak tanah. Jika ditemukan, tentu akan ditindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.

Pemerintah daerah, kata dia, akan berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok di wilayah Maluku Tenggara.

Selain itu, Bupati juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang perayaan Idul Fitri serta mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat Siwalima yang dilakukan aparat keamanan.

Hanubun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar murah tersebut. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan sosial.

“Semoga kegiatan ini dapat membantu masyarakat serta menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya untuk turut berkontribusi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan pasar murah tersebut berlangsung dengan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dan berjalan tertib hingga selesai.

Forum Perangkat Daerah Bahas Rencana Kerja 2027

Usai pembukaan pasar murah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melanjutkan agenda dengan menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2027.

Forum tersebut mengusung tema pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal, peningkatan pelayanan dasar yang tertata, serta penguatan sumber daya manusia dan ketahanan pangan.

Dalam arahannya, Bupati Hanubun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja secara efektif dan tidak menyia-nyiakan waktu dalam menjalankan program pembangunan daerah.

Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kinerja aparatur pemerintah.

“Kita harus bekerja cepat dan tidak boleh mengeluh dengan keterbatasan. Mungkin anggaran terbatas, tetapi kita memiliki pikiran dan tenaga untuk terus bekerja bagi daerah ini,” ujarnya.

Hanubun menegaskan forum perangkat daerah bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk merumuskan langkah konkret pembangunan daerah secara bersama.

Ia juga mengapresiasi sejumlah capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah daerah. Namun, ia mengingatkan masih terdapat kewajiban keuangan daerah yang harus segera diselesaikan.

“Di satu sisi kita mendapat penghargaan, tetapi di sisi lain ada kewajiban yang juga harus kita selesaikan, termasuk kewajiban sekitar Rp4 miliar yang harus segera dilunasi,” kata Hanubun.

Ia berharap seluruh perangkat daerah tetap bekerja dengan semangat, menjaga integritas, serta memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.

Forum lintas perangkat daerah tersebut berlangsung aman dan lancar hingga kegiatan berakhir.