PDI Perjuangan Fakfak Perketat Konsolidasi 17 Distrik, Bram Renmeu Tegaskan Pengawalan Penuh Pemerintahan Santun Membara
Fakfak, TribunNusantara.web.id | Rabu, 3 Desember, Aula RRI Fakfak menjadi saksi sebuah pergerakan politik yang lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Di ruang berlangit rendah itu, dengan barisan kader memenuhi kursi hingga ke sudut ruangan, Bram Renmeu resmi ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Fakfak.
Namun kemenangan itu tidak dirayakan dengan sorak-sorai; yang muncul justru penegasan tentang pekerjaan besar yang kini berada di pundaknya.
“Struktur PAC kita sudah ada di seluruh 17 distrik. Tugas sekarang adalah memastikan struktur itu hidup dan bergerak,” ujar Bram mantap.
Ucapannya mengandung nada urgensi—aura bahwa konsolidasi kali ini bukan rutinitas, melainkan penataan ulang mesin partai.
Bram menyadari bahwa organisasi politik yang kuat bukan dibangun dari pengurus yang banyak, tetapi dari kader yang bekerja. Karena itu, ia menempatkan regenerasi sebagai prioritas.
“PDI Perjuangan Fakfak harus menjadi ruang yang terbuka. Kita libatkan anak-anak muda, tokoh kampung, dan mereka yang selama ini bekerja dalam diam,” katanya.
Penunjukan Siti Hajar Uswanas sebagai Sekretaris DPC menjadi bagian dari strategi itu. Bram menyebut kehadirannya sebagai “arus baru” yang diharapkan mampu menggerakkan simpul-simpul sosial yang sebelumnya belum tergarap secara maksimal.
Di wilayah Fakfak Tengah, salah satu konsentrasi konsolidasi, pendekatan berbasis komunitas disebut akan menjadi pola kerja utama. “Di sana struktur harus terasa. Tidak cukup hanya nama di papan,” ujarnya.
Isu Pilgub: Tegas, tapi Tidak Mengalihkan Fokus
Di sela pembahasan konsolidasi, isu Pilgub Papua Barat sempat muncul. Kali ini nama Dr. Wahidin Purada mengemuka sebagai figur yang diinginkan kader. Bram, tanpa berputar-putar, menyampaikan sikap DPC Fakfak.
“Partai tegak lurus pada keputusan DPP. Jika Ketua DPD, Dr. Markus Waran, maju sebagai calon gubernur, maka dari Fakfak kami solid mendukung. Dan untuk posisi wakil gubernur, kami telah mengusulkan satu nama: Bapak Dr. Wahidin Purada,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keputusan itu bukan hasil ijtihad satu-dua elite. “Tujuh belas distrik hadir, dan semuanya satu suara,” ucapnya.
Sekali lagi Bram menempatkan konsolidasi sebagai inti: kesepakatan seragam dari 17 distrik adalah bukti bahwa mesin partai bergerak dalam ritme yang sama.
Markus Waran – Wahidin Purada kini menjadi pasangan yang paling terang terlihat dalam peta awal politik PDI Perjuangan Papua Barat. Bram menyebutnya sebagai “duet yang memiliki keseimbangan wilayah dan kapasitas,” namun ia buru-buru kembali mengingatkan bahwa fokus hari ini bukanlah Pilgub.
“Pilkada masih jauh. Yang dekat adalah merapikan rumah sendiri,” katanya.
Mengawal ‘Santun Membara’ hingga 2031
Di luar konsolidasi internal, Bram menggarisbawahi peran PDI Perjuangan Fakfak sebagai penjaga stabilitas pemerintahan daerah.
“Pemerintahan Santun Membara harus kita kawal hingga 2031. Ini bukan semata mendukung pemerintah, tetapi memastikan setiap program yang menyentuh rakyat bisa berjalan tanpa tersendat,” ujarnya.
“Kami manfaatkan jaringan legislatif, baik di DPR RI maupun DPR Provinsi, untuk menopang kebijakan pembangunan.”
Nada yang keluar adalah perpaduan antara disiplin politik dan tanggung jawab moral. Bagi Bram, mengawal pemerintahan adalah bagian dari kerja ideologis, bukan sekadar strategi elektoral.
Konfercab pun berakhir tanpa seremoni berlebihan. Namun dari Fakfak, denyut mesin politik PDI Perjuangan terdengar mulai naik. Struktur rapat, regenerasi dibuka lebar, dan komitmen mengawal pemerintahan terpatri jelas.
Dalam langkah yang terukur dan senyap, PDI Perjuangan Fakfak sedang mematri ulang kedisiplinan organisasi—mengunci 17 distrik dalam satu gerak yang rapi, keras, dan terstruktur.
(Den)








































Komentar via Facebook