Pelabuhan Mimika Jangan Jadi Panggung Omon-Omon: DPRD dan Pemda Diminta Benahi Regulasi, Infrastruktur hingga Tata Kelola Buruh

Tribun Nusantara

, 29 Agustus 2026

Pelabuhan Mimika Jangan Jadi Panggung Omon-Omon: DPRD dan Pemda Diminta Benahi Regulasi, Infrastruktur hingga Tata Kelola Buruh

MIMIKA Tribunnusantara-web.id — Persoalan pelabuhan di Kabupaten Mimika dinilai tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan wacana, pernyataan politik, atau janji perbaikan yang berhenti di ruang rapat. Pemerintah Daerah bersama DPRD Mimika didorong segera menjadikan sektor perhubungan laut sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan daerah.

Tokoh Mimika, Yunus Wanenda S.PAK M.Pd, menilai pembenahan pelabuhan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari regulasi, infrastruktur, manajemen pengelolaan pelabuhan hingga tata kelola buruh pelabuhan.29/08/2026

Menurutnya, DPRD Mimika tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan pernyataan tanpa diikuti langkah konkret. Fungsi pengawasan dan legislasi DPRD seharusnya digunakan untuk mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

“Tidak usah terlalu omon-omon. Yang paling penting adalah DPRD mengusulkan dan mendorong Perhubungan Laut bersama Pemda Mimika untuk memperbaiki regulasi, infrastruktur dan manajemen pelabuhan, termasuk persoalan buruh pelabuhan,” demikian penekanan YW.

Ia menegaskan, pelabuhan memiliki posisi strategis bagi Mimika karena menjadi salah satu jalur utama keluar-masuk orang dan barang. Karena itu, buruknya tata kelola pelabuhan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

“Pelabuhan itu adalah pintu masuk rumah kita, Kabupaten Mimika. Kalau pintunya saja tidak tertata dengan baik, bagaimana kita mau berbicara tentang kemajuan daerah?” tegasnya.

Jangan Biarkan Banyak Institusi Berjalan Sendiri-sendiri

Yunus Wanenda juga menyoroti pentingnya pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga yang beraktivitas di kawasan pelabuhan.

Menurutnya, keberadaan koperasi, unsur Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan dan Laut (KP3 Laut), kepolisian sektor pelabuhan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan serta kelompok buruh harus ditempatkan dalam sistem kerja yang jelas dan sesuai dengan regulasi.

Jangan sampai banyak institusi berada dalam satu kawasan, tetapi koordinasi, kewenangan dan mekanisme pengawasannya justru tidak berjalan optimal.

“Semua harus bekerja sesuai aturan. Koperasi harus jelas perannya, buruh pelabuhan harus memiliki tata kelola yang jelas, aparat keamanan menjalankan fungsi sesuai kewenangannya, dan pemerintah harus memastikan regulasinya tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Ia berpandangan, pembenahan tersebut membutuhkan keberanian pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan evaluasi secara terbuka, termasuk melihat apakah regulasi yang selama ini digunakan masih relevan dengan kebutuhan Mimika yang terus berkembang.

Infrastruktur Jangan Kalah dari Wacana

Selain regulasi dan manajemen, kondisi infrastruktur pelabuhan juga disebut harus menjadi perhatian serius.

Wanenda  mengingatkan bahwa Mimika tidak boleh terus membandingkan diri dengan daerah lain tanpa melakukan pembenahan mendasar.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur darat, udara dan laut harus berjalan seimbang. Apalagi karakter geografis Mimika membuat transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan.

“Kita masih tertinggal jauh dari daerah-daerah lain. Karena itu pemerintah jangan hanya sibuk membuat program di atas kertas. Pelabuhan harus dibenahi secara nyata,” katanya.

Yunus meminta Pemda Mimika dan DPRD tidak menjadikan persoalan pelabuhan sebagai isu musiman yang ramai ketika ada persoalan, kemudian kembali dilupakan setelah perhatian publik mereda.

DPRD Diminta Gunakan Fungsi Pengawasan

Yunus Wanenda secara khusus meminta DPRD Mimika menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk memanggil pihak-pihak terkait dan mengevaluasi tata kelola pelabuhan secara menyeluruh.

Evaluasi tersebut, kata dia, harus menghasilkan rekomendasi yang konkret, bukan sekadar rapat dengar pendapat atau pernyataan di media.

DPRD juga dinilai perlu memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pelabuhan memiliki dasar hukum, pembagian kewenangan, standar pelayanan serta mekanisme pengawasan yang jelas.

“Kalau memang ada regulasi yang sudah tidak sesuai, perbaiki. Kalau infrastrukturnya kurang, perjuangkan anggarannya. Kalau manajemennya bermasalah, evaluasi. Jangan semuanya berhenti pada omongan,” tegas YW.

Ia berharap Pemda dan DPRD Mimika dapat membangun komunikasi yang lebih serius dengan pemerintah provinsi maupun kementerian/lembaga terkait agar pembenahan sektor perhubungan laut tidak berjalan sendiri.

Sebab, menurutnya, membangun Mimika tidak cukup hanya dengan membangun gedung dan jalan. Membangun pintu masuk daerah juga merupakan bagian penting dari pembangunan masa depan Mimika.

Jika pelabuhan tertata, regulasi jelas, infrastruktur memadai, manajemen profesional dan seluruh unsur bekerja sesuai kewenangan, maka pelabuhan dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus wajah pelayanan publik Mimika.

Sebaliknya, jika persoalan mendasar terus dibiarkan, maka predikat Mimika sebagai daerah yang memiliki potensi besar akan sulit diterjemahkan menjadi kemajuan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pesannya sederhana: Mimika membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar omon-omon.Kalau ingin, saya juga bisa buatkan versi yang lebih “menggigit” untuk media online, dengan judul utama yang lebih keras dan lead berita yang langsung menekan DPRD serta Pemda Mimika."pungkasnya

Editor : Bruce Elang