PELATIHAN 105 PELAJAR DI MIMIKA: DPR RI DORONG GENERASI MUDA PAPUA BERHENTI JADI PENCARI KERJA, MULAI CIPTAKAN LAPANGAN KERJA

Tribun Nusantara

, 03 September 2026

PELATIHAN 105 PELAJAR DI MIMIKA: DPR RI DORONG GENERASI MUDA PAPUA BERHENTI JADI PENCARI KERJA, MULAI CIPTAKAN LAPANGAN KERJA

TIMIKA, PAPUA TENGAH Tribunnusantara-web.id — Persoalan pengangguran usia produktif dan keterbatasan kompetensi tenaga kerja di Papua tidak cukup dijawab hanya dengan membuka lowongan pekerjaan. Generasi muda perlu didorong memiliki keterampilan, keberanian berwirausaha, serta kemampuan menciptakan lapangan kerja baru.

Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan pelatihan keterampilan bagi generasi muda di Kabupaten Mimika yang didukung Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua dari Partai NasDem, Arjuna Zakir, melalui kerja sama dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.3/9/26

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan praktis sekaligus membangun mental kewirausahaan generasi muda Papua agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan pekerjaan.

Sebanyak kurang lebih 105 peserta dari 15 SMK mengikuti pelatihan dengan tiga bidang keterampilan, yakni service Air Conditioner (AC), sablon dan industri kreatif, serta pembuatan roti dan bakery.

Pelatihan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi peserta untuk memperoleh kompetensi yang dapat dimanfaatkan ketika memasuki dunia kerja maupun dikembangkan menjadi usaha mandiri.

PENDIDIKAN VOKASI JANGAN BERHENTI DI IJAZAH

Kepala Sekolah SMKS Filadelfia Pariwisata, Jusuf A. Felubun, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua membutuhkan keterlibatan banyak pihak, terutama karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.

Ia menilai sekolah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyiapkan lulusan yang mampu menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pelatihan kerja untuk memastikan kompetensi lulusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

  “Kami berharap pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan pendidikan dan pengembangan keterampilan generasi muda. Sekolah tidak dapat berjalan sendiri, terutama dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana,” ujar Jusuf.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena pendidikan vokasi pada prinsipnya tidak hanya berbicara mengenai kelulusan, tetapi juga mengenai kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Hal itu sejalan dengan kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkan pendidikan sebagai proses pengembangan kemampuan dan pembentukan kecakapan peserta didik.

SKKNI HARUS MENJADI ACUAN, BUKAN SEKADAR ISTILAH

Jusuf juga mendorong agar pengembangan keterampilan tenaga kerja di Mimika memiliki standar kompetensi yang jelas dan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Hal ini penting agar keterampilan yang diperoleh peserta pelatihan tidak berhenti sebagai sertifikat kegiatan, tetapi benar-benar memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia kerja.

Kerangka pelatihan kerja nasional telah diatur antara lain melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi terkait Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Dengan pendekatan berbasis kompetensi, pelatihan idealnya diarahkan pada kemampuan nyata yang dapat diukur dan diakui sesuai standar yang berlaku.

Artinya, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa pelatihan keterampilan memiliki kesinambungan: pelatihan, sertifikasi kompetensi, akses kerja, pendampingan usaha, hingga akses permodalan.

DPR RI DIDORONG TAK BERHENTI PADA PELATIHAN

Kegiatan pelatihan mendapat perhatian karena dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun ekosistem kewirausahaan anak muda di Mimika.

Namun, pelatihan saja tidak cukup.

Setelah memperoleh keterampilan, peserta membutuhkan akses terhadap peralatan, modal usaha, pemasaran, legalitas usaha, pendampingan, serta jejaring dengan dunia industri.

Di sinilah pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, dunia usaha, perbankan dan lembaga pembiayaan memiliki peran strategis.

Pengembangan usaha mikro dan kecil juga memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja.

Semangat regulasi tersebut pada dasarnya memberikan ruang bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh, mandiri, produktif, serta memiliki daya saing.

DARI 105 PESERTA, JANGAN HANYA LAHIR 105 PENCARI KERJA

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pelatihan tidak berhenti setelah kegiatan ditutup.

Jika 105 peserta hanya mendapatkan pengalaman pelatihan tanpa akses lanjutan, maka dampaknya akan terbatas.

Sebaliknya, apabila sebagian peserta mampu membuka usaha service AC, percetakan dan sablon, bakery, maupun industri kreatif lainnya, maka satu kegiatan pelatihan dapat menghasilkan efek ekonomi yang lebih luas.

Satu usaha baru berpotensi menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru. Dari sinilah semangat “pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja” dapat diwujudkan secara konkret.

Karena itu, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait perlu membangun program lanjutan berupa inkubasi bisnis, pendampingan UMKM, sertifikasi kompetensi, akses pembiayaan, pemasaran produk, dan kemitraan dengan dunia industri.

PELUANG EKONOMI ANAK MUDA PAPUA HARUS DIKAWAL

Generasi muda Papua tidak kekurangan potensi. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi kompetensi dan kemudian menjadi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Pelatihan service AC, sablon, industri kreatif dan bakery merupakan contoh keterampilan yang relatif dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, keterampilan tersebut dapat berkembang menjadi usaha mikro, kecil, bahkan industri kreatif yang memiliki pasar lebih luas.

Karena itu, dukungan Anggota DPR RI dan Kementerian Perindustrian terhadap peningkatan keterampilan generasi muda perlu diikuti dengan pengawasan terhadap keberlanjutan program dan pengukuran hasilnya.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa orang yang mengikuti pelatihan, tetapi juga:

Berapa yang mendapatkan sertifikasi? Berapa yang bekerja? Berapa yang membuka usaha? Berapa usaha yang bertahan? Dan berapa lapangan kerja baru yang akhirnya tercipta?

Indikator-indikator tersebut penting agar program peningkatan kualitas SDM tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan dampak ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

MIMIKA MEMBUTUHKAN GENERASI MUDA YANG BERANI BERUSAHA

Pembangunan Papua membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, mandiri, kreatif dan memiliki daya saing.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, sekolah, lembaga pelatihan, dunia usaha dan dunia industri harus diperkuat.

Pelatihan keterampilan dapat menjadi langkah awal. Tetapi pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan keterampilan tersebut berubah menjadi pekerjaan, usaha, pendapatan dan lapangan kerja baru.

Mimika tidak hanya membutuhkan generasi muda yang menunggu pekerjaan.

Mimika membutuhkan generasi muda yang berani menciptakan pekerjaan.

Dan ukuran keberhasilan program seperti ini pada akhirnya bukan terletak pada banyaknya peserta yang hadir, melainkan pada seberapa banyak kehidupan ekonomi anak muda Papua yang benar-benar berubah setelah pelatihan berakhir.

Penulis: Machel Rahawarin

Editor: Bruce Elang