Pembangunan Maluku Integrated Port Bukan Keputusan Pemda, Tapi Hasil Studi Kelayakan Bank Dunia

Tribun Nusantara

, 06 Maret 2026

Ambon,Tribun-nusantara.web.id. Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Jhon Lewerissa, menjelaskan bahwa pembangunan Maluku Integrated Port bukan merupakan keputusan pemerintah daerah, melainkan hasil studi kelayakan Bank Dunia.

Liang Dipilih Karena Lokasinya Strategis

"Liang dipilih sebagai lokasi pembangunan Maluku Integrated Port karena berdekatan dengan pelabuhan udara dan pelabuhan utama besar Yos Sudarso, serta aktivitas ekonomi terbesar di Kota Ambon," ujar Jhon Lewerissa.Hal ini juga berkoordinasi dengan persoalan di Blok Masela, sehingga pembangunan ini bukan hanya kepentingan sekarang, tapi juga kepentingan jangka panjang.

Pemda Tidak Bisa Pindahkan Lokasi Pembangunan, ungkap Jhon Lewerissa kepada wartawan di ruang paripurna DPRD Maluku, Kamis (5/3/2026)

Jhon Lewerissa menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memindahkan lokasi pembangunan. "Ini bukan keinginan pemerintah daerah, tapi keinginan yang mau membangun pelabuhan kita dengan segala upaya secara teknis," katanya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan Maluku Integrated Port bukan hanya kepentingan pemerintah daerah, tapi juga kepentingan masyarakat Maluku secara keseluruhan.

Pembangunan Ini Buka Lapangan Kerja

Pembangunan Maluku Integrated Port juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. "Kita semua juga ingin membangun Pulau Seram, tapi ini kepentingan kita karena untuk membangun pelabuhan Internasional bukan hanya anggaran sedikit," ujar Jhon Lewerissa. Dengan demikian, pembangunan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Maluku.

Pemda Diminta Kontrol Harga

Dalam rapat koordinasi, Jhon Lewerissa juga membahas tentang persiapan menyambut hari besar keagamaan, termasuk ketersediaan bahan pokok, bahan bakar, dan transportasi. "Kita perlu kontrol harga untuk itu, makanya kita rapat dengan pemerintah agar mudah menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan operasi Pasar," katanya. Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga dan meminimalisir penimbunan bahan pokok oleh oknum-oknum tertentu.

Studi Kelayakan Bank Dunia

Jhon Lewerissa juga menjelaskan bahwa studi kelayakan yang dilakukan oleh Bank Dunia telah mengeluarkan biaya yang cukup besar. "Study kelayakan dilakukan oleh Bank Dunia sudah mereka lakukan dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sekali lagi ini bukan keinginan pemerintah daerah tapi ini keinginan yang mau membangun pelabuhan kita dengan segala upaya secara teknis mereka sudah melakukan study kelayakan yang sangat jauh," katanya.

Dengan demikian, Jhon Lewerissa berharap masyarakat dapat memahami bahwa pembangunan Maluku Integrated Port bukan hanya kepentingan pemerintah daerah, tapi juga kepentingan masyarakat Maluku secara keseluruhan.

(H.R)