Pemkab Malra Gelar Rapat Pleno TPAKD Semester I 2026, OJK Ungkap Tantangan Inklusi Keuangan Masih 80 Persen

Tribun Nusantara

, 26 Februari 2026

Pemkab Malra Gelar Rapat Pleno TPAKD Semester I 2026, OJK Ungkap Tantangan Inklusi Keuangan Masih 80 Persen

Langgur, Tribunnusantara-web.id Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026, Kamis (26/2/2026), di ruang rapat Kantor Bupati Maluku Tenggara.

Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Rasyid, para staf ahli, asisten sekda, pimpinan OPD, serta perwakilan Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hadir pula unsur perbankan seperti Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Maluku Malut, Bank Artha Graha Internasional, dan Bank Rakyat Indonesia.

Target Inklusi 98 Persen, Realisasi Baru 80 Persen

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran OJK Pusat yang akan memberikan penyegaran (refreshment) terkait indikator keuangan daerah.

Ia menegaskan, keberadaan TPAKD semakin strategis, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, yang memperkuat peran daerah dalam mendukung pembangunan nasional melalui akses dan literasi keuangan.

Sementara itu, perwakilan OJK mengungkapkan bahwa secara nasional masih terdapat pekerjaan rumah besar di sektor inklusi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen belum tercapai.

“Hingga 2025, tingkat inklusi keuangan baru berada di angka 80 persen, sementara literasi keuangan masih di kisaran 66 persen. Artinya, masih ada gap yang harus kita dorong bersama melalui TPAKD,” ujar perwakilan OJK.

TPAKD Dievaluasi Nasional, Ada Penghargaan Kinerja Terbaik

OJK juga menjelaskan bahwa kinerja TPAKD akan dievaluasi secara nasional oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri setiap tahun, khususnya pada periode Agustus hingga November.

Daerah yang menunjukkan capaian indikator dan inovasi program terbaik akan mendapatkan apresiasi khusus dari pemerintah pusat dan OJK.

“Ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk menghadirkan program yang unggul dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Kondisi Perbankan di Maluku Tenggara

Dari sisi sektor keuangan daerah, OJK memaparkan bahwa total aset perbankan di Kabupaten Maluku Tenggara mencapai sekitar Rp1,63 triliun, dengan 13 jaringan kantor layanan perbankan yang beroperasi.

Namun demikian, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih berada di angka sekitar Rp819 miliar dan dinilai belum ideal dibandingkan penyaluran kredit.

“Perbankan melihat potensi usaha di Maluku Tenggara cukup besar. Bahkan, rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun tergolong tinggi, sehingga beberapa bank harus melakukan dukungan likuiditas dari kantor pusat atau cabang lain,” jelas OJK.

Karena itu, salah satu fokus program TPAKD adalah mendorong budaya menabung, khususnya di kalangan pelajar, guna memperkuat struktur pendanaan perbankan di daerah.

913 Agen Laku Pandai, BPJS Hampir Universal

Dari sisi akses layanan, tercatat sekitar 913 agen Laku Pandai—termasuk agen BRILink—telah tersebar di Maluku Tenggara. Hal ini dinilai sebagai indikator positif meningkatnya inklusi keuangan masyarakat."ucapnya

Selain itu, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Maluku Tenggara telah mencapai sekitar 88,45 persen dan diperkirakan meningkat hingga di atas 95 persen pada akhir tahun, mendekati status Universal Health Coverage (UHC).

Empat Tema, Tujuh Program Prioritas

Dalam periode sebelumnya, TPAKD Maluku Tenggara telah menetapkan empat tema pengembangan ekonomi daerah dengan sedikitnya tujuh program kerja yang akan dievaluasi dan diperkuat dalam rapat pleno ini."ujarnya

Wakil Bupati berharap seluruh perangkat daerah dan lembaga jasa keuangan dapat bersinergi, sehingga program yang dirumuskan benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“TPAKD bukan sekadar forum koordinasi, tetapi instrumen strategis untuk memastikan masyarakat kita benar-benar mendapatkan akses ke layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan produktif,” tegasnya.

Rapat pleno kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari OJK Pusat serta pembahasan program kerja TPAKD Semester I Tahun 2026."tutup Rahantoknam.

"Evav"