Pemkab Mimika Bentuk UPTD Malaria, Bupati Johannes Rettob: Lingkungan Kotor Jadi “Biang Utama” Tingginya Kasus

Tribun Nusantara

, 22 Mei 2026

Pemkab Mimika Bentuk UPTD Malaria, Bupati Johannes Rettob: Lingkungan Kotor Jadi “Biang Utama” Tingginya Kasus

TIMIKA Tribunnusantara-web.id – Pemerintah Kabupaten Mimika akhirnya mengambil langkah lebih serius dalam menghadapi tingginya angka malaria yang selama ini menjadi persoalan kronis di daerah tersebut. Melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Pemkab resmi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Malaria sebagai garda khusus penanganan penyakit yang hingga kini masih menghantui masyarakat Mimika.

Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa pembentukan UPTD Malaria bukan sekadar perubahan nama dari Malaria Center, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem penanganan malaria secara lebih terstruktur dan terukur.

“Sekarang kita sudah bentuk UPTD Malaria. Dulu masih Malaria Center dan saya ketuanya, sekarang sudah resmi di bawah Dinas Kesehatan,” ujar Johannes Rettob kepada wartawan di Timika.

Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat Mimika hingga kini masih menjadi salah satu daerah dengan angka kasus malaria tertinggi di Indonesia, bahkan di wilayah Tanah Papua. Kondisi itu membuat Timika terus menjadi perhatian pemerintah pusat hingga lembaga internasional.

Tak heran, berbagai penelitian, pelatihan, dan studi penanganan malaria dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga luar negeri banyak dilakukan di Mimika.

“Kasus malaria di sini cukup tinggi sehingga banyak penelitian dan pelatihan dilakukan di Timika,” kata Rettob.20/05/2026

Tak hanya menggandeng pemerintah pusat, Pemkab Mimika juga memperluas kerja sama internasional dengan pemerintah Australia bagian utara untuk berbagi pengalaman dalam penanganan malaria, khususnya pada masyarakat Aborigin.

Selain fokus pada penanganan medis, Pemkab juga mulai membenahi sistem pendataan pasien malaria yang selama ini dinilai belum maksimal. Bupati mengungkapkan, ditemukan adanya pencatatan ganda terhadap pasien yang menyebabkan angka kasus terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.

“Dalam satu minggu satu pasien bisa tercatat dua kali. Sistem seperti ini sementara kami benahi supaya datanya lebih akurat,” jelasnya.

Upaya lain yang terus dilakukan pemerintah yakni memastikan pasien mengonsumsi obat malaria hingga tuntas agar penularan dan kekambuhan dapat ditekan. Fogging berkala dan pembagian kelambu di daerah rawan malaria juga terus digencarkan.

Namun di balik seluruh program itu, Johannes Rettob menegaskan satu persoalan utama yang menurutnya masih menjadi akar masalah malaria di Mimika: lingkungan yang kotor dan sanitasi yang buruk.

Menurutnya, genangan air, persoalan sampah, drainase yang tidak tertata, hingga minimnya akses air bersih menjadi penyebab utama berkembangbiaknya nyamuk malaria.

“Malaria paling tinggi disebabkan oleh lingkungan. Air tergenang, persoalan lingkungan hidup, dan air bersih menjadi faktor utama,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa penanganan malaria tidak cukup hanya mengandalkan obat-obatan dan fogging semata, tetapi membutuhkan perubahan pola hidup masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam membenahi lingkungan.

Pemkab Mimika kini terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai benteng utama melawan malaria.

“Kalau lingkungan bersih, masyarakat sehat dan malaria pasti berkurang,” pungkas Johannes Rettob.

Editor : Bruce Elang