Pemuda Muhammadiyah Maluku Tenggara Dorong Kesiapan Daerah Sambut Maluku Integrated Port

Tribun Nusantara

, 16 Maret 2026

Langgur, TribunNusantara.web.id | Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar diskusi publik untuk membahas kesiapan daerah menghadapi rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), sebuah proyek pelabuhan terpadu yang diproyeksikan menjadi simpul ekonomi maritim di kawasan timur Indonesia.

Diskusi yang berlangsung di wilayah Kepulauan Kei itu mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, serta organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Forum ini dimaksudkan sebagai ruang bertukar gagasan mengenai peluang dan tantangan pembangunan kawasan maritim di Maluku Tenggara.

Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara yang juga menjabat Sekretaris Bappelitbangda Malra, Ketua Komisi II DPRD Maluku Tenggara Benediktus Rejaan, serta akademisi Politeknik Perikanan Negeri Tual Malik Serang.

Perwakilan pemerintah daerah dalam pemaparannya menyebut pembangunan Maluku Integrated Port sebagai peluang strategis bagi Maluku Tenggara untuk memperkuat posisi sebagai kawasan ekonomi maritim. Ia menilai kesiapan daerah harus dimulai dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penguatan sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.

Menurutnya, pemerintah daerah tengah menyiapkan sejumlah langkah agar kehadiran pelabuhan terpadu tersebut dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Potensi kelautan dan perikanan Maluku Tenggara sangat besar. Karena itu pembangunan pelabuhan ini harus diiringi dengan penguatan sektor produksi dan distribusi perikanan,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Maluku Tenggara Benediktus Rejaan menekankan pentingnya peran legislatif dalam memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada masyarakat daerah. Ia mengatakan kehadiran Maluku Integrated Port perlu dibarengi regulasi yang jelas serta pengawasan yang kuat.

Menurut Benediktus, masyarakat pesisir dan nelayan lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dari perubahan ekonomi yang akan terjadi. “Pembangunan harus memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh,” kata dia.

Sementara itu, akademisi Politeknik Perikanan Negeri Tual Malik Serang menilai pembangunan pelabuhan terpadu harus dilihat sebagai momentum membangun ekosistem ekonomi maritim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia menyebut wilayah Kei memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. Dengan dukungan pelabuhan terpadu, rantai produksi perikanan—mulai dari penangkapan, pengolahan hingga distribusi—dapat diperkuat sehingga mampu menjangkau pasar nasional maupun internasional.

Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Maluku Tenggara menyatakan diskusi publik ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan ruang intelektual bagi berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan masa depan pembangunan daerah.

Hasil diskusi, kata dia, akan dirumuskan dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang akan direkomendasikan kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan serta strategi daerah dalam menyambut pembangunan Maluku Integrated Port.

“Menjemput Maluku Integrated Port bukan hanya soal kesiapan infrastruktur, tetapi juga kesiapan gagasan, kolaborasi, dan keterlibatan generasi muda agar pembangunan maritim memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.