Pemuda Muslim Mimika Geram: Antrean Haji Puluhan Tahun, Negara Di Mana?

Tribun Nusantara

, 05 Mei 2026

Pemuda Muslim Mimika Geram: Antrean Haji Puluhan Tahun, Negara Di Mana?

Mimika, Tribunnusantara-web.id — Kesabaran ada batasnya. Itu pesan keras dari pemuda Muslim di Kabupaten Mimika yang menilai antrean haji hingga puluhan tahun sebagai bentuk kegagalan negara menjamin hak dasar warganya untuk beribadah.

Di tengah lonjakan jumlah pendaftar setiap tahun, sistem yang dikelola Kementerian Agama Republik Indonesia justru dianggap berjalan di tempat. Alih-alih menghadirkan solusi, antrean makin mengular—bahkan mencapai titik yang oleh banyak pihak disebut tidak lagi masuk akal.

“Ibadah haji itu soal kemampuan, bukan lomba siapa paling kuat menunggu,” tegas salah satu perwakilan pemuda.

Menunggu Sampai Tua, Bahkan Gagal Berangkat

Realitas di lapangan jauh dari kata ideal. Banyak calon jamaah harus menunggu 20 hingga 40 tahun.        

Artinya, mereka yang mendaftar di usia produktif berisiko baru berangkat saat kondisi fisik sudah menurun—atau lebih tragis, tidak pernah berangkat sama sekali.

Situasi ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyentuh sisi kemanusiaan.              

Harapan untuk menunaikan rukun Islam kelima terkatung-katung dalam sistem yang dinilai kaku dan minim empati.

Dalih Kuota Saudi Tak Lagi Cukup

Pemerintah kerap berlindung di balik keterbatasan kuota dari Kerajaan Arab Saudi. Memang benar, kuota haji ditentukan secara global. Namun, pemuda Mimika menilai alasan itu tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi lemahnya pengelolaan di dalam negeri.

Masalah utamanya, menurut mereka, ada pada distribusi kuota dan sistem antrean yang tidak berpihak pada keadilan—terutama bagi wilayah timur Indonesia yang terus merasa jadi penonton.

Ketimpangan yang Terus Dipelihara

Wilayah seperti Mimika menghadapi dua lapis persoalan: kuota terbatas dan distribusi yang dianggap tidak Sementara daerah lain mungkin menghadapi antrean panjang, di Papua situasinya diperparah dengan minimnya afirmasi kebijakan.

Pemuda setempat menilai negara belum serius menghadirkan solusi berbasis keadilan wilayah. Tanpa pembenahan, ketimpangan ini hanya akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah Daerah Jangan Bungkam

Sorotan tajam juga diarahkan ke pemerintah daerah yang dinilai terlalu pasif. Dalam isu sepenting ini, diam bukanlah pilihan.

Koordinasi aktif dengan pemerintah pusat dianggap sebagai langkah minimum yang harus dilakukan. Tanpa tekanan dari daerah, Mimika berisiko terus terpinggirkan dalam penentuan kebijakan nasional.

Ujian Nyata bagi Negara

Isu ini kini menjadi ujian konkret: apakah negara benar-benar hadir sebagai fasilitator ibadah, atau sekadar pengelola antrean panjang tanpa solusi?

Bagi pemuda Muslim Mimika, jawabannya sederhana—dan mendesak. Jika puluhan tahun menunggu masih dianggap wajar, maka yang bermasalah bukan lagi kuota, melainkan keberpihakan.

"Elang Kei"