Pemuda-Mahasiswa Maluku Gugat Ketimpangan: Maluku Bukan Sasaran Rasisme, Maluku Butuh Keadilan

Tribun Nusantara

, 13 Agustus 2026

Pemuda-Mahasiswa Maluku Gugat Ketimpangan: Maluku Bukan Sasaran Rasisme, Maluku Butuh Keadilan

AMBON, MALUKU Tribunnusantara-web.id — Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Maluku menyatakan sikap tegas terhadap berbagai persoalan ketimpangan pembangunan, ketidakadilan fiskal, keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, hingga persoalan diskriminasi serta rasisme yang dinilai masih dirasakan masyarakat Maluku dan kawasan Indonesia Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui manifesto yang dibacakan di Bundaran Poka, dengan membawa pesan utama bahwa perjuangan masyarakat Maluku bukanlah gerakan untuk memusuhi Indonesia, melainkan tuntutan agar negara menghadirkan keadilan yang setara bagi seluruh rakyat.13/8/26

Koalisi menegaskan, kecintaan terhadap Indonesia tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban rakyat semata. Menurut mereka, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga negara merasakan manfaat kemerdekaan tanpa melihat latar belakang daerah, suku maupun identitas.

“Maluku ingin diperlakukan adil. Maluku ingin dihormati. Maluku ingin didengar,” menjadi salah satu pesan utama dalam manifesto tersebut.

MALUKU BUKAN SASARAN RASISME

Salah satu bagian paling keras dalam manifesto adalah penolakan terhadap segala bentuk penghinaan dan rasisme terhadap orang Maluku maupun masyarakat Indonesia Timur.

Koalisi menegaskan bahwa perbedaan warna kulit, asal daerah, maupun identitas tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan martabat manusia.

Karena itu, frasa “Bangsa Maluku bukan bangsa monyet” dalam manifesto diarahkan sebagai penegasan penolakan terhadap penghinaan rasial, bukan sebagai serangan terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Koalisi menyerukan agar negara tidak tinggal diam ketika warga negaranya menjadi korban diskriminasi.

“Maluku bukan sasaran rasisme. Maluku adalah bagian dari sejarah bangsa dan memiliki martabat yang harus dihormati,” demikian semangat yang ditegaskan dalam manifesto tersebut.

Mereka juga mendesak aparat penegak hukum memastikan setiap laporan terkait tindakan rasisme dan diskriminasi diproses secara adil dan tidak pandang bulu.

KEKAYAAN MALUKU DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Koalisi juga menyoroti ketimpangan antara besarnya potensi sumber daya alam Maluku dengan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Menurut mereka, kekayaan laut dan sumber daya alam Maluku selama ini memiliki posisi strategis bagi kepentingan nasional. Namun, manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat di daerah dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan potensi yang dimiliki.

Persoalan infrastruktur, pendidikan, lapangan kerja, konektivitas wilayah kepulauan, hingga kebijakan fiskal menjadi sejumlah isu yang menurut koalisi harus mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.

Mereka menolak jika Maluku terus ditempatkan sebagai daerah yang hanya menerima dampak pembangunan tanpa memperoleh manfaat yang proporsional.

Maluku membutuhkan kebijakan pembangunan yang berpihak, bukan sekadar janji dan seremoni.

“PULANGKAN BENDERA MERAH PUTIH KE JAKARTA”

Dalam manifesto tersebut, aksi “Pulang­kan Bendera Merah Putih ke Jakarta” disebut sebagai simbol kritik dan kekecewaan terhadap perjalanan pembangunan nasional yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan bagi Maluku.

Koalisi menegaskan bahwa Merah Putih merupakan simbol negara yang harus dihormati. Namun, penghormatan terhadap simbol negara harus berjalan beriringan dengan kewajiban negara memberikan perlindungan, kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat.

Pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat sangat jelas:

Jangan hanya meminta rakyat mencintai negara. Negara juga harus membuktikan bahwa negara mencintai rakyatnya.

Bagi koalisi, nasionalisme tidak boleh berhenti pada simbol. Nasionalisme harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menghapus ketimpangan dan memastikan tidak ada wilayah yang merasa dianaktirikan.

PEMUDA TAK MAU JADI PENONTON

Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Maluku juga menyerukan agar generasi muda tidak lagi hanya menjadi penonton dalam menentukan masa depan daerah.

Mereka mendorong keterlibatan lebih besar pemuda, mahasiswa, akademisi, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat dalam pembahasan arah pembangunan Maluku.

Menurut mereka, masa depan Maluku tidak boleh hanya ditentukan oleh elite politik. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan strategis yang menyangkut masa depan daerah.

DELAPAN TUNTUTAN UTAMA

Dalam manifesto tersebut, Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Maluku menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:

1. Menolak segala bentuk rasisme dan diskriminasi terhadap orang Maluku maupun masyarakat Indonesia Timur.

2. Mendesak negara menjamin perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara.

3. Mendesak pemerintah pusat memperbaiki ketimpangan fiskal dan pembangunan yang dirasakan Maluku.

4. Mendorong pengelolaan sumber daya alam Maluku agar memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat daerah.

5. Mendesak percepatan pembangunan yang berpihak pada wilayah kepulauan dan masyarakat pesisir.

6. Mendorong ruang yang lebih luas bagi pemuda Maluku dalam menentukan arah pembangunan daerah.

7. Menyerukan seluruh pemuda dan mahasiswa Maluku menyampaikan aspirasi secara bersatu, tertib dan damai.

8. Menjadikan perjuangan keadilan bagi Maluku sebagai bagian dari agenda kebangsaan.

“KAMI TIDAK AKAN DIAM”

Koalisi menegaskan, perjuangan yang mereka suarakan bukan dimaksudkan untuk memecah persaudaraan bangsa.

Mereka menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian kritik terhadap persoalan yang dianggap belum mendapatkan penyelesaian secara serius.

“Kami tidak diam karena kami peduli terhadap Maluku. Kami bersuara karena kami ingin keadilan,” menjadi pesan yang mengemuka dalam manifesto.

Koalisi kemudian menyerukan kepada generasi muda Maluku untuk bersatu dan memperjuangkan masa depan daerah melalui gerakan yang damai, kritis dan bermartabat.

BERSATU.

BANGKIT.

BERSUARA.

TENTUKAN MASA DEPAN MALUKU.

Bagi mereka, kecintaan terhadap Indonesia tidak harus menghilangkan keberanian untuk mengkritik kebijakan negara.

Justru sebaliknya, kritik terhadap ketidakadilan dipandang sebagai bagian dari perjuangan agar cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan seluruh rakyat.

Maluku tidak meminta perlakuan istimewa. Maluku menuntut perlakuan yang adil.

Maluku bukan sasaran rasisme.

Maluku bukan halaman belakang Indonesia.

Maluku butuh keadilan.

KOALISI PEMUDA DAN MAHASISWA MALUKU

Editor: Bruce Elang