Pernyataan Kilyon Luturmas Soal Proyek Migas Tuai Kontroversi, Dinilai Berpotensi Memperkeruh Situasi

Tribun Nusantara

, 23 Juni 2026

Pernyataan Kilyon Luturmas Soal Proyek Migas Tuai Kontroversi, Dinilai Berpotensi Memperkeruh Situasi

Saumlaki Tribunnusantara-web.id – Pernyataan Kilyon Luturmas dalam grup WhatsApp Suara Rakyat Tanimbar (SRT) terkait opsi pengembangan fasilitas darat (onshore) proyek migas kembali menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi memicu polemik berkepanjangan di tengah upaya pemerintah dan pemangku kepentingan mencari solusi terbaik bagi masa depan proyek strategis nasional tersebut.

Dalam pernyataannya, Kilyon Luturmas mengkritik pendekatan pemerintah terhadap persoalan hak ulayat masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak boleh diperlakukan sebagai objek yang dapat dipindahkan atau diatur tanpa kepastian dan penghormatan terhadap hak-hak mereka.

Luturmas juga menyinggung pengalaman masa lalu terkait nilai ganti rugi lahan yang menurutnya belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pernyataan tersebut memunculkan beragam respons, baik yang mendukung maupun yang menganggapnya dapat memperkeruh suasana dialog yang sedang dibangun.23/06/2026

Selain itu, pernyataannya yang mempersilakan pemerintah mempertimbangkan lokasi lain untuk pengembangan fasilitas onshore juga menuai perhatian. Sejumlah kalangan menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap proses pengambilan kebijakan, sementara pihak lain menilai narasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap upaya pemerintah dan investor.

Pengamat sosial kemasyarakatan menilai bahwa perbedaan pandangan mengenai proyek migas merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan mengedepankan dialog yang konstruktif, berbasis data, serta menghindari narasi yang berpotensi memperlebar perbedaan di tengah masyarakat.

Proyek migas yang direncanakan di kawasan Tanimbar selama ini dipandang sebagai salah satu peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, komunikasi yang sehat dan saling menghormati dinilai menjadi kunci agar setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog dan musyawarah.

Masyarakat diharapkan tetap menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berkembang, serta mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan ketentuan hukum yang berlaku.

Editor : Bruce Elang