PESAWAT DAN HELIKOPTER PEMDA MIMIKA “DISANDERA” UTANG Rp80 MILIAR? PUBLIK CURIGA ADA PERMAINAN BESAR

Tribun Nusantara

, 12 Mei 2026

PESAWAT DAN HELIKOPTER PEMDA MIMIKA “DISANDERA” UTANG Rp80 MILIAR? PUBLIK CURIGA ADA PERMAINAN BESAR

MIMIKA, PAPUA TENGAH Tribunnusantara-web.id Skandal aset udara Pemerintah Kabupaten Mimika kini makin bau menyengat. Pesawat dan helikopter yang dibeli memakai uang rakyat miliaran rupiah diduga sejak awal sudah bermasalah. Bukannya terbang melayani masyarakat pedalaman Papua, dua aset mahal itu justru lebih banyak jadi pajangan di hanggar.

Ironisnya, saat redaksi kembali mencoba meminta penjelasan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, tidak ada satu pun jawaban yang diberikan. Pemda memilih diam di tengah pertanyaan publik yang makin liar.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa 1 unit pesawat dan 1 unit helikopter hingga kini belum bisa beroperasi karena Pemerintah Kabupaten Mimika diduga menunggak kewajiban di Bea Cukai hingga mencapai Rp80 miliar.

Akibat utang fantastis tersebut, pihak Bea Cukai disebut sampai memasang police line pada dua aset udara itu di hanggar. Artinya, pesawat dan helikopter yang dibeli dari uang rakyat kini seperti “disandera” akibat dugaan kelalaian dan carut-marut pengelolaan.

Yang membuat publik makin geram, pengelolaan aset udara itu disebut-sebut berada di lingkaran keluarga kekuasaan. Sumber media ini menyebut pengelolaannya diduga melibatkan istri Bupati Mimika Johannes Rettob bersama keluarganya sendiri.

Karena itu, narasi soal “rugi pengelolaan pesawat” kini mulai dipertanyakan masyarakat.

“Ruginya di mana? Dari awal semua biaya pakai uang Pemda. Jangan setelah uang habis, sekarang pura-pura cuci tangan,” ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Tak berhenti di situ, muncul pula dugaan tunggakan lain senilai Rp22 miliar. Dari angka tersebut disebut baru sekitar Rp2,5 miliar yang disetor, sementara sisa Rp19,5 miliar diduga belum dibayarkan.

Publik kini melihat persoalan ini bukan sekadar soal pesawat tidak terbang. Ini sudah menyentuh dugaan tata kelola yang amburadul, konflik kepentingan, hingga pertanyaan serius tentang ke mana sebenarnya uang rakyat mengalir.

Di saat masyarakat di distrik-distrik pedalaman masih kesulitan transportasi, pesawat dan helikopter yang dibeli dengan APBD justru berubah menjadi besi mahal yang dipasangi police line.

Jika dugaan ini benar, maka yang sedang dipertontonkan kepada rakyat Mimika bukan pelayanan publik, melainkan potret telanjang kekuasaan yang sibuk mengurus kepentingan sendiri sementara uang daerah menumpuk jadi utang.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tunggakan Rp80 miliar di Bea Cukai maupun status pasti pengoperasian pesawat dan helikopter tersebut.

(*****)