Petugas Mengaku Patungan Biayai Pelayanan, Pengelolaan Dana Operasional Puskesmas Tapormai Disorot

Tribun Nusantara

, 03 Juni 2026

Petugas Mengaku Patungan Biayai Pelayanan, Pengelolaan Dana Operasional Puskesmas Tapormai Disorot

TIMIKA Tribunnusantara-web.id  – Ironi terjadi di tengah upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Tapormai, Distrik Mimika Barat Jauh, mengaku harus merogoh kocek pribadi bahkan patungan sesama petugas untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan yang seharusnya ditanggung melalui dana operasional puskesmas.03/06/2026

Keluhan tersebut kini memicu sorotan serius terhadap pengelolaan anggaran di Puskesmas Tapormai. Para petugas mempertanyakan transparansi penggunaan dana operasional selama beberapa tahun terakhir karena kondisi yang mereka alami di lapangan dinilai bertolak belakang dengan tujuan pengalokasian anggaran pemerintah.

"Kami bekerja melayani masyarakat, tetapi dalam banyak kesempatan justru harus mengeluarkan uang sendiri. Untuk biaya perjalanan, transportasi, bahkan kebutuhan operasional tertentu, kami sering patungan antarpetugas," ungkap salah seorang tenaga kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut keterangan sejumlah petugas, kondisi tersebut bukan terjadi sesekali, melainkan telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Akibatnya muncul keresahan dan tanda tanya besar mengenai efektivitas pengelolaan dana operasional yang setiap tahun dialokasikan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

Di tengah beratnya medan pelayanan kesehatan di wilayah Mimika Barat Jauh, para petugas mengaku heran mengapa kebutuhan dasar operasional sering kali tidak dapat dipenuhi, sementara anggaran operasional puskesmas tetap tersedia dalam struktur pembiayaan pemerintah.

"Yang kami pertanyakan bukan sekadar kekurangan dana, tetapi transparansi penggunaannya. Jika dana operasional ada, mengapa petugas masih harus menanggung berbagai kebutuhan pelayanan dengan uang pribadi?" ujar salah seorang petugas.

Kondisi ini memunculkan desakan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika tidak lagi menutup mata dan segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Puskesmas Tapormai. Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukan dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan pelayanan publik.

"Jangan sampai tenaga kesehatan dipaksa menjadi korban sistem yang tidak transparan. Pemerintah harus hadir dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi," kata salah satu petugas.

Sorotan semakin tajam karena persoalan ini menyangkut sektor kesehatan yang langsung berkaitan dengan keselamatan dan pelayanan masyarakat. Jika benar dana operasional tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang tugas petugas di lapangan, maka yang menjadi korban bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis.

Sejumlah petugas bahkan meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika turun langsung melakukan evaluasi dan pemeriksaan khusus terhadap kepemimpinan serta tata kelola anggaran di Puskesmas Tapormai.

"Kalau memang semuanya berjalan sesuai aturan, buktikan melalui audit terbuka. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas. Jangan ada pembiaran," tegas mereka.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Tapormai belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan para tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika juga belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang disampaikan.

Kini publik menunggu keberanian pemerintah daerah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang. Sebab dalam pelayanan kesehatan, yang dibutuhkan bukan hanya anggaran di atas kertas, tetapi kepastian bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar sampai dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan sejumlah tenaga kesehatan. Pihak yang disebutkan dalam berita tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.                                Editor: Bruce Elang