Piet Rafra Desak Bupati Mimika Gelar Raker Perdana 18 Distrik: Jangan Biarkan Ujung Tombak Pemerintahan Berjalan Tanpa Evaluasi

Tribun Nusantara

, 30 Juli 2026

Piet Rafra Desak Bupati Mimika Gelar Raker Perdana 18 Distrik: Jangan Biarkan Ujung Tombak Pemerintahan Berjalan Tanpa Evaluasi

TIMIKA Tribunnusantara-web.id  – Politisi sekaligus mantan Kepala Distrik, Piet Rafra, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera menggelar Rapat Kerja (Raker) seluruh Kepala Distrik sebagai langkah strategis untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan di tingkat distrik yang selama ini dinilai belum pernah dilakukan secara menyeluruh.

Menurut Rafra, distrik merupakan garda terdepan pelayanan publik sekaligus ujung tombak pemerintah dalam menjangkau masyarakat. Karena itu, arah kebijakan, kualitas pelayanan, hingga pelaksanaan program pembangunan harus dievaluasi secara berkala agar selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.

"Sejak Kabupaten Mimika resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, hingga hari ini belum pernah ada Rapat Kerja Kepala Distrik yang menghimpun seluruh pimpinan distrik untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Padahal, forum seperti ini sangat penting sebagai sarana koordinasi, pembinaan, dan penguatan tata kelola pemerintahan," kata Piet Rafra.31/07/26

Ia menilai, tanpa evaluasi yang terstruktur, pemerintah akan kesulitan mengukur capaian kinerja maupun mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi di masing-masing distrik.

Menurutnya, Raker harus menjadi forum resmi untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh program pembangunan benar-benar berjalan sesuai arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

Rafra berharap pelaksanaan Raker melibatkan seluruh 18 kepala distrik di Kabupaten Mimika sehingga setiap persoalan pelayanan masyarakat dapat dipetakan, dibahas, dan dicarikan solusi secara bersama.

Ia juga meminta Bupati Mimika segera menginstruksikan Bagian Pemerintahan Setda Mimika untuk menyiapkan agenda Raker tersebut dalam waktu dekat.

"Jangan sampai distrik yang menjadi ujung tombak pelayanan justru berjalan tanpa forum evaluasi yang jelas. Pemerintah membutuhkan peta persoalan yang utuh agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Rafra.

Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat distrik.

Editor: Bruce Elang