Pigai Tolak Pelaporan Jusuf Kalla: Dialog Lebih Penting dari Proses Pidana

Tribun Nusantara

, 15 April 2026

Jakarta, TribunNusantara.web.id | Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyatakan penolakannya terhadap laporan polisi yang ditujukan kepada mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Ia menilai langkah hukum tersebut tak membawa manfaat substantif dan justru berpotensi memperkeruh suasana kebangsaan.

“Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga,” kata Pigai kepada wartawan, Selasa, 14 April 2026.

Pigai memandang Jusuf Kalla sebagai negarawan yang telah lama berkecimpung dalam pemerintahan dan diplomasi nasional. Karena itu, ia meragukan adanya niat untuk mendiskreditkan kelompok agama tertentu sebagaimana dituduhkan sebagian pihak. Jika terdapat pernyataan yang dianggap menyinggung, menurut dia, mekanisme klarifikasi dan komunikasi terbuka lebih tepat ditempuh ketimbang jalur pidana.

“Pak JK itu negarawan, mantan wapres. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” ujarnya.

Pernyataan Pigai muncul di tengah polemik atas ucapan Jusuf Kalla yang dipersoalkan sejumlah kalangan dan berujung pada pelaporan ke aparat penegak hukum. Meski demikian, Pigai tidak merinci substansi laporan tersebut. Ia lebih menekankan pentingnya menjaga ruang publik tetap kondusif.

Menurut dia, isu-isu bernuansa agama sangat sensitif dan mudah memicu polarisasi. Dalam konteks itu, penggunaan instrumen hukum harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan preseden yang kontraproduktif terhadap kebebasan berpendapat dan harmoni sosial.

Pigai mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi kemajemukan. Karena itu, respons atas perbedaan pandangan seharusnya mengedepankan etika dialog dan semangat persaudaraan.

“Membenturkan kelompok masyarakat melalui isu agama hanya akan merugikan kita sebagai bangsa. Jauh lebih penting saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan, dan kesatuan. Tempuh jalur dialog,” kata dia.

Sikap Menteri HAM ini menambah dimensi baru dalam polemik yang berkembang. Di satu sisi, laporan hukum merupakan hak setiap warga negara. Namun di sisi lain, pemerintah melalui kementerian yang membidangi HAM mengingatkan agar setiap langkah tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kohesi sosial.

Perdebatan pun kini bergeser: antara menempuh proses hukum sebagai bentuk akuntabilitas, atau memilih ruang dialog sebagai jalan meredakan ketegangan.