Pilkada Lewat DPRD Dinilai Mengkhianati Reformasi, Partai Buruh Pasang Badan Lawan Elite Politik

Tribun Nusantara

, 07 Januari 2026

Jakarta, TribunNusantara.web.id | Partai Buruh menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali digulirkan sejumlah fraksi di DPR. Wacana tersebut dinilai sebagai langkah mundur yang mengancam prinsip dasar Reformasi dan kedaulatan rakyat.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan amanat Reformasi 1998 yang lahir dari perjuangan panjang rakyat, mahasiswa, dan buruh, dengan pengorbanan nyawa dan darah.

“Pilkada langsung bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi simbol kedaulatan rakyat. Menghapusnya sama saja dengan merampas hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri,” kata Said Iqbal, Senin, .

Menurut Said, rakyat memiliki kapasitas untuk menilai calon kepala daerah secara langsung melalui rekam jejak, program, hingga perilaku kandidat yang kini dapat diakses luas lewat media massa dan media sosial. Karena itu, anggapan bahwa rakyat mudah dimanipulasi dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan elite terhadap demokrasi itu sendiri.

Partai Buruh juga membantah dalih bahwa pilkada lewat DPRD akan menekan praktik politik uang. Said justru menilai mekanisme tidak langsung berpotensi memperparah politik transaksional.

“Jika hanya ratusan anggota DPRD yang memilih, transaksi politik justru menjadi lebih mudah, tertutup, dan mahal. Sejarah sudah membuktikan hal itu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa maraknya politik uang bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung, melainkan oleh perilaku elite politik yang enggan berkompetisi secara jujur dan transparan.

“Jangan salahkan sistem jika problemnya ada pada moral dan kepentingan elite,” kata Said.

Wacana pilkada tidak langsung kembali menguat setelah Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar merekomendasikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta pembentukan koalisi permanen.

Sejumlah fraksi di DPR—Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan NasDem—menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Sementara itu, PDIP dan Demokrat secara terbuka menolaknya. PKS menawarkan jalan tengah dengan mengusulkan skema campuran, yakni pilkada tidak langsung hanya untuk tingkat kabupaten.

Bagi Partai Buruh, berbagai skema tersebut tetap bermuara pada satu masalah: pengerdilan hak pilih rakyat.

“Kembali ke pilkada lewat DPRD berarti menghidupkan kembali sistem lama yang sudah terbukti gagal dan ditinggalkan rakyat,” ujar Said.

Partai Buruh menyatakan siap berada di garis depan bersama elemen masyarakat sipil untuk menolak perubahan sistem pilkada. Mereka menilai demokrasi tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi politik atau kepentingan elite kekuasaan.

“Reformasi belum selesai. Dan pilkada langsung adalah salah satu capaian terpenting yang tidak boleh digadaikan,” kata Said Iqbal.
 

(Evav)