PMII Papua Akhiri Konflik Internal, Abdullah Rahman Bugis Serukan “Gerakan Kolektif Era Baru” untuk Bangun Tanah Papua

Tribun Nusantara

, 26 Mei 2026

PMII Papua Akhiri Konflik Internal, Abdullah Rahman Bugis Serukan “Gerakan Kolektif Era Baru” untuk Bangun Tanah Papua

JAYAPURA Tribunnusantara-web.id — Setelah melewati dinamika panjang dan konflik internal yang sempat memecah konsolidasi organisasi, Pengurus Koordinasi Cabang (PKC) PMII Papua akhirnya menyerukan rekonsiliasi besar-besaran sebagai titik balik kebangkitan gerakan mahasiswa Islam di Tanah Papua.

Melalui pernyataan politik organisasi bertajuk “Penataan dan Arah Gerak Rekonsiliasi PKC PMII Papua — Gerakan Kolektif Era Baru PMII Papua 2026–2028”, Ketua Umum PKC PMII Papua, Abdullah Rahman Bugis, menegaskan bahwa era perpecahan harus diakhiri dan diganti dengan persatuan serta kerja kolektif demi masa depan Papua yang lebih damai dan bermartabat.

“Perselisihan dan perpecahan bukan tujuan organisasi. Itu adalah ujian kedewasaan dan panggilan untuk kembali merajut persaudaraan,” tegas Abdullah dalam pernyataan resminya di Jayapura, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, rekonsiliasi yang dibangun bukan sekadar menyelesaikan dualisme atau konflik kepemimpinan, melainkan langkah strategis untuk memulihkan marwah organisasi yang selama ini dinilai mulai kehilangan arah akibat konflik internal berkepanjangan.

Ia menegaskan, PMII Papua harus kembali menjadi kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang mampu hadir di tengah persoalan rakyat Papua.

“Perbedaan pandangan itu biasa, tetapi perpecahan yang terus dipelihara hanya akan melemahkan gerakan dan mengkhianati harapan kader maupun masyarakat,” ujarnya.

Dalam dokumen penataan tersebut, PKC PMII Papua menegaskan empat fondasi utama rekonsiliasi, yakni semangat persaudaraan Islam dan kemanusiaan, supremasi AD/ART organisasi, keberanian mengakui kesalahan masa lalu, serta penghormatan terhadap kearifan lokal Papua.

Tak hanya bicara persatuan, PMII Papua juga mendeklarasikan arah baru gerakan organisasi melalui konsep Gerakan Kolektif Era Baru PMII Papua yang menitikberatkan pada penguatan kaderisasi, advokasi sosial, pembangunan jejaring strategis, hingga kontribusi nyata terhadap pembangunan Papua.

Abdullah menegaskan, PMII Papua tidak boleh lagi terjebak dalam konflik elit internal yang melelahkan, sementara masyarakat Papua masih menghadapi persoalan besar seperti ketimpangan pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan kemanusiaan.

“PMII harus hadir di tengah rakyat, bukan sibuk bertikai di internal. Kita ingin kader PMII menjadi pelopor perdamaian, keadilan sosial, dan kemajuan Papua,” katanya.

Dalam arah gerakan baru itu, PMII Papua juga menekankan pentingnya membangun dialog damai, memperjuangkan hak-hak masyarakat, serta menjadi jembatan antara rakyat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa.

Tak kalah penting, organisasi ini juga menargetkan penguatan ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari kontribusi nyata kader PMII di Papua.

Deklarasi rekonsiliasi tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi PMII Papua untuk keluar dari bayang-bayang konflik dan kembali merebut kepercayaan publik sebagai organisasi kader yang progresif dan berpihak kepada rakyat.

“Rekonsiliasi ini adalah bukti kedewasaan kami. Kini saatnya PMII Papua bersatu, kuat, dan bergerak bersama untuk masa depan Tanah Papua,” tutup Abdullah Rahman Bugis.

(Redaksi Tribunnusantara)