PP GMKI Kecam Pembakaran Mahkota Cenderawasih dan Kasuari: “Ini Luka Budaya bagi Rakyat Papua"

Tribun Nusantara

, 27 Oktober 2025

Jayapura, TribunNusantara.web.id |  Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mengecam keras tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang membakar mahkota berbulu Cenderawasih dan Kasuari, hasil sitaan dari kasus perdagangan satwa dilindungi.

Bagi GMKI, tindakan pemusnahan dengan cara dibakar bukan sekadar prosedur hukum, melainkan sebuah tamparan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Papua.

“Tindakan ini sangat melukai hati dan merendahkan harkat martabat bangsa Papua,” ujar Sekretaris Fungsi Masyarakat PP GMKI, Rudy Raubun, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 27 Oktober 2025.

Rudy menilai, meskipun pemusnahan barang bukti merupakan kewenangan lembaga terkait, cara dan waktu pelaksanaannya harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Terlebih, Papua masih sensitif terhadap isu-isu diskriminasi dan pelanggaran HAM yang kerap menimbulkan luka kolektif di hati warganya.

“Bukan soal satwanya dilindungi atau tidak, ini tentang penghormatan terhadap budaya yang telah dijaga turun-temurun. Mahkota Cenderawasih dan Kasuari bukan sekadar hiasan, tapi simbol identitas dan kehormatan orang Papua,” tegas Rudy.

GMKI menyesalkan keputusan BBKSDA Papua yang justru mempublikasikan aksi pembakaran itu ke ruang publik.

Menurut mereka, tindakan tersebut memperlihatkan kurangnya empati dan kepekaan budaya dari pejabat negara yang seharusnya melindungi semua warga tanpa kecuali.

Sebagai tindak lanjut, PP GMKI berencana berkoordinasi dengan Dewan Adat Papua (DPA) serta cabang-cabang GMKI di wilayah 12 Tanah Papua untuk menyuarakan protes resmi.

Mereka juga mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mengevaluasi Kepala BBKSDA Papua.

“Kami menuntut agar setiap langkah penegakan hukum di tanah Papua mengedepankan rasa hormat terhadap budaya lokal. Jangan sampai atas nama penegakan hukum, justru martabat rakyat Papua yang dikorbankan,” tutup Rudy.

[Billy Rahanra]