PROYEK MIMIKA DIDUGA JADI LADANG BAGI-BAGI UANG: PUBLIK CURIGA ADA “ORANG DALAM”, APARAT DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

Avatar photo

Tribun Nusantara

, 12 Mei 2026

facebook share twitter share line share telegram share wa copy

PROYEK MIMIKA DIDUGA JADI LADANG BAGI-BAGI UANG: PUBLIK CURIGA ADA “ORANG DALAM”, APARAT DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

PROYEK MIMIKA DIDUGA JADI LADANG BAGI-BAGI UANG: PUBLIK CURIGA ADA “ORANG DALAM”, APARAT DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

MIMIKA, PAPUA TENGAH Tribunnusantara-web.id — Bau busuk dugaan permainan proyek di Kabupaten Mimika kini makin sulit ditutup rapat. Dari pelabuhan, jembatan, hingga pekerjaan infrastruktur bernilai miliaran rupiah, masyarakat mulai terang-terangan bicara: ada kelompok yang diduga menikmati proyek karena kedekatan, sementara rakyat hanya jadi penonton debu pembangunan. (12/05/2026)

Di balik papan proyek dan pidato pembangunan, warga menilai ada pola lama yang terus berulang — proyek dibagi, uang dimainkan, lalu sejumlah pihak mendadak kaya tanpa pernah benar-benar menjelaskan dari mana aliran itu berasal.

Isu yang kini ramai diperbincangkan disebut bermula dari dugaan pembagian uang dalam pekerjaan Pelabuhan Jita, jembatan Waa–Banti, dan sejumlah proyek strategis lainnya. Dari sana, konflik kepentingan mulai pecah. Ada yang saling dorong, saling tarik pengaruh, bahkan nama sejumlah oknum aparat mulai ikut disebut dalam percakapan warga.

“Kalau bukan orang dekat, susah masuk proyek. Yang punya akses hanya kelompok tertentu,” ujar seorang sumber dengan nada kecewa.

Ucapan itu kini menjadi gambaran keresahan masyarakat Mimika. Sebab di tengah kondisi jalan yang masih rusak, jembatan yang dipertanyakan manfaatnya, dan pelabuhan yang belum maksimal, justru muncul cerita tentang uang proyek yang diduga mengalir ke kantong-kantong tertentu.

Warga mulai curiga bahwa sebagian proyek di Mimika bukan lagi soal membangun daerah, melainkan arena rebutan kepentingan.

Yang membuat publik makin geram, sejumlah nama mulai dikaitkan dengan dugaan permainan proyek — mulai dari pelaksana pekerjaan, oknum aparat, hingga kelompok yang disebut-sebut berperan mengamankan kepentingan tertentu di lapangan.

Ironisnya, saat rakyat menunggu penjelasan, yang terdengar justru keheningan.

Tidak ada klarifikasi terbuka. Tidak ada audit besar-besaran. Tidak ada langkah tegas yang benar-benar membuat publik percaya bahwa hukum masih berdiri lurus di Mimika.

Kemurkaan warga juga kembali tersulut setelah muncul pembicaraan mengenai kasus lama dugaan rekayasa proyek pelabuhan senilai Rp12 miliar yang menyeret mantan Kepala Bina Marga.

Menurut sumber masyarakat, yang bersangkutan memang sempat diproses hukum dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Namun publik mempertanyakan mengapa setelah vonis dijatuhkan, terpidana disebut tidak ditahan dan justru kembali berada di kampung halamannya di Sulawesi.

Pertanyaan warga pun meledak:

“Kalau sudah divonis bersalah tapi tidak ditahan, lalu hukum ini sebenarnya tajam ke siapa?”

Kecurigaan masyarakat kini bukan lagi sekadar soal proyek bermasalah. Publik mulai mempertanyakan keberanian aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan mafia proyek yang selama ini disebut bermain aman di balik kekuasaan dan kedekatan.

Banyak warga menilai Mimika sedang sakit — bukan karena kekurangan anggaran, tetapi karena dugaan praktik permainan yang terus menggerogoti pembangunan dari dalam.

Jembatan dibangun, tetapi manfaat dipertanyakan.

Pelabuhan dikerjakan, tetapi persoalan tak selesai.

Anggaran miliaran turun, tetapi rakyat tetap melihat masalah yang sama dari tahun ke tahun.

Masyarakat pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk turun langsung mengaudit proyek-proyek strategis di Mimika, termasuk menelusuri aliran dana dan dugaan keterlibatan pihak-pihak yang selama ini disebut “kebal hukum”.

Desakan juga diarahkan kepada Polres Mimika. Warga meminta Kapolri mengevaluasi Kapolres, Kasat Intelkam, dan Kasat Reskrim yang dinilai lamban membongkar berbagai dugaan korupsi serta permainan proyek di daerah tersebut.

Sebab bagi masyarakat, yang paling menakutkan bukan hanya korupsi.

Tetapi ketika hukum diduga mulai akrab dengan permainan yang seharusnya diberantasnya sendiri.

(*****)